Kadernya ditangkap KPK, Hanura minta Banggar DPR dibubarkan

"Karena ini sumber masalah. Banyak anggota Banggar terjerat KPK," kata Sudding.

2015-10-21 12:20:13

Ketua Fraksi Partai Hanura MPR, Sarifuddin Sudding berharap agar KPK professional dalam menegakkan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi VII DPR, Dewie Yasin Limpo.

Di sisi lain, Sudding juga menganggap bahwa akar permasalahan Anggota DPR terjerat korupsi ada pada Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya dari sanalah proyek yang berujung korupsi bermula. Maka dari itu Sudding meminta Banggar dibubarkan.

"Dari dulu saya bilang agar Banggar ini dibubarkan, karena ini sumber masalah. Banyak anggota Banggar terjerat KPK," kata Sudding di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

‎Sudding meminta agar pemerintah mengurus sendiri terkait permasalahan anggaran. Jika tidak kejadian serupa akan berulang.

‎"Pemerintah biar yang mengurus anggaran, DPR tinggal menyepakati. Ini kan membuka ruang adanya permainan korupsi seperti itu. Kan banyak anggota dewan yang di KPK saat ini karena bersumber dari Banggar," tuturnya.

‎Sudding juga bersepakat pada partainya bahwasanya tidak akan kompromi pada kader Hanura yang korup. Menurutnya jika nanti Dewie ditetapkan KPK sebagai tersangka, maka saat itu pula jabatannya sebagai Anggota DPR dan Politikus Hanura dicopot.

"Partai tidak mentolerir terhadap korupsi yang dilakukan anggotanya. Kalau KPK menetapkan sebagai tersangka, maka saat itu juga partai akan bersikap, yang bersangkutan akan diberhentikan," tegasnya.

Seperti diketahui, 3 penyidik KPK sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi ruang kerja Dewie di Gedung Nusantara I lantai 16. ‎Ruang bernomor seri 1628 disegel oleh para penyidik. Setelah itu para penyidik menuju Ruang Sekretaris Fraksi Hanura untuk memeriksa beberapa dokumen fisik dan berbentuk file.

Satu jam setelahnya barulah para penyidik pergi meninggalkan DPR. Mereka membawa satu koper besar berisi beberapa arsip dokumen yang diyakini terkait kasus suap pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan yang membelit Dewie.

(mdk/rnd)