Kabar Ganjar-Nasaruddin Umar, JK Cerita saat Berpasangan dengan SBY
JK mencontohkan, kala dirinya mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pilpres 2004 silam.
Ketua Umum PDI Perjuangan dikabarkan tengah menggodok sosok calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Disebutkan, sosok tersebut berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).
Muncul nama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar yang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menilai hal wajar jika sosok cawapres berasal dari kalangan NU. Apalagi, PDIP merupakan partai berbasis nasionalis.
Hal itu bertujuan agar membantu dalam meraup suara dan mencapai titik kemenangan.
"Selalu ada indikasi antara presiden wakil presiden ini berbeda. Berbeda supaya, kalau bisnis pasarnya lebih luas," kata JK, saat ditemui di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/5) malam.
Kendati demikian, dia menyebut, sosok cawapres tidak melulu harus berasal dari kalangan NU. Namun, basis wilayah pun harus diperhitungkan.
Dia mencontohkan, kala dirinya mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pilpres 2004 silam.
Kemenangan diraih oleh duet SBY-JK, lantaran pasangan yang diusung berasal dari jawa dan luar jawa. Sehingga, mampu meraup suara di seluruh Indonesia dan berhasil meraih kemenangan.
"Jadi bukan hanya NU. Dan di mana-mana. Dulu saya dan pak SBY satu jawa dan luar jawa," ucapnya.
Kembali ke Nasaruddin Umar, menurut JK konfigurasi antara Ganjar dengan Nasaruddin Umar dapat saling melengkapi. Sebab, Nasaruddin umar memiliki ciri keagamaan yang dibutuhkan PDI Perjuangan.
"Dan pilih seperti Pak Nasaruddin Umar itu juga suatu, karena sebagai partai nasional tentu ingin wakilnya dari yang mempunyai ciri keagamaan. Selalu begitu. Dan mudah-mudahan itu juga tetap terjadi. Dan itu untuk menambah dan memperluas ya.
Kendati demikian, dia menegaskan, tidak akan ikur campur perihal penentuan sosok cawapres untuk Ganjar Pranowo. JK mengatakan, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki kewenangan untuk menentukannya.
"Tapi itu urusan PDIP. Saya tidak ikut campur sama sekali. Itu kewenangan masing-masing," imbuh dia.
(mdk/ded)