Jokowi dikritik fokus infrastruktur, PDIP sindir proyek mangkrak SBY

Jokowi dikritik fokus infrastruktur, PDIP sindir proyek mangkrak SBY. Pemerintahan Joko Widodo tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok nusantara. Program ini mendapat reaksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

2017-02-08 11:52:32

Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan Joko Widodo tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok nusantara. Program ini mendapat reaksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyindir pemerintah hanya fokus pada urusan pembangunan fisik. Namun kurang memperhatikan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Ketua DPP PDIP Hendrawan membantah jika pemerintah hanya gencar membangun tapi mengabaikan pembangunan SDM. Menurutnya, SBY tengah membayangkan anggaran negara telah habis digunakan untuk pembangunan fisik.

"Tidak benar. SBY membayangkan ekonomi sudah dalam full capacity, semua kapasitas terpakai, sehingga begitu ada investasi berlebih langsung kepanasan (overheated economy)," kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu (8/2).

Hendrawan balik menyindir SBY bahwa infrastruktur menjadi sektor yang vital. Pemerintah justru terus mengoreksi dan memperbaiki pembangunan infrastruktur yang mangkrak di pemerintahan sebelumnya.

"Investasi infrastruktur sangat vital. Jokowi terus mengoreksi dan membenahi infrastruktur yang mangkrak di masa lalu. Kita terus memerangi sebaran penyakit ekonomi kita, yaitu ekonomi biaya tinggi (high-cost evonomy) dan ekonomi bernilai tambah rendah (low vakue-added economy)," tegasnya.

Anggota Komisi XI ini setuju jika pembangunan infrastruktur harus seimbang dengan pembangunan manusia. Namun, keseimbangan itu telah diupayakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Perpaduaan alokasi APBN dan APBD diklaim telah digunakan diberbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

"Porsi pembangunan untuk infrastruktur juga harus berimbang dengan pembangunan manusia. Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika kita padukan dari sumber swasta, BUMN dan APBN," klaimnya.

"Dengan demikian, APBN dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain," sambung Hendrawan.

Lagipula, lanjutnya, masih ada cukup ruang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Hendrawan melihat, gejolak inflasi ke depan justru lebih disebabkan karena menguatnya mata uang Dollar akibat politik ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Menurut saya masih ada ruang gerak untuk genjot pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Inflasi ke depan lebih disebabkan antisipasi menguatnya mata yang dollar akibat politik ekonomi Trump, suku bunga naik, dan harga barang/jasa yang dikendalikan (administered prices) yang berubah," pungkasnya.

(mdk/rnd)