Jimly kritik DPR terlalu urusi masalah teknis

Salah satu contohnya adalah DPR terlalu banyak mengurusi uji kepatutan dan kelayakan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlalu banyak mengurusi persoalan teknis, seperti uji kepatutan dan kelayakan. Menurutnya, kondisi itu akan melemahkan peran DPR sebagai lembaga pemantau dan budgeting.

"Nah ini tidak sehat, karena dia tidak lagi mengurusi politik dalam arti sebenarnya yaitu policy. Tapi hanya menyangkut teknis saja, dan itu terlalu teknis," kata Jimly di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (23/1).

Jimly mencontohkan pemilihan pimpinan komisi-komisi bentukan negara, seperti komisi perlindungan anak dan calon hakim agung. Menurut Jimly, kalau DPR mau terlibat pemilihan, diharuskan hanya mengurusi persoalan penting, seperti pemilihan Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur BI.

Soal calon hakim agung Daming Sunusi, Jimly sepakat supaya tidak diloloskan sebagai hakim agung. Namun dia tidak setuju kalau pernyataan Daming, harus berujung pada pemecatan Daming.

"Karena dia cuma salah ngomong, dan dia sudah minta maaf. Jadi dia cuma sekadar salah ngomong. Karena mind set lelaki Indonesia ya kayak gitu," terangnya.(mdk/dan)