Jika mau reshuffle, Jokowi disarankan lakukan bulan ini

Peliknya permasalahan birokrasi membuat menteri yang berkinerja baik bisa menjadi buruk.

2016-04-17 16:24:47

Reshuffle kabinet

Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet kerja jilid II. Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuhan mendukung langkah tersebut. Namun, dia menyarankan rencana reshuffle tersebut sebaiknya dilakukan pada bulan ini, April 2016.

Menurutnya, perlunya kesegeraan perubahan ini mengingat pentingnya penyesuaian program kerja. Bilamana reshuffle ini terus ditunda, tidak menutup kemungkinan program kerja yang telah ada tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya waktu beradaptasi.

"Kalau perombakan kabinet ya harus bulan ini, karena menteri butuh konsentrasi. Kenapa ini jadi pertimbangan, karena bukan siapa yang jadi menteri, tapi berapa lama dia duduk di kabinet untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (17/4).

Dia mengaku, tidak mempermasalahkan siapa-siapa saja yang akan terkena dampak dari perombakan kabinet ini. Namun sebaiknya, Maftuhan menambahkan, mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakselerasi kinerja pemerintah.

‎"‎Perombakan kabinet ini harus kita dudukkan dalam pertimbangan, bukan soal siapa dapat kue atau roti kekuasaan. Tapi pertimbangan yang lebih substantif dan menjawab kebutuhan kekinian," terangnya.

Dia menceritakan, saat dirinya bertemu dengan Jokowi pada Desember tahun lalu. Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku, kata Maftuhan, tidak mempermasalahkan menghadapi parlemen bahkan sangat konfiden menghadapi partai politik.

"Apa yang paling berat, beliau (Jokowi) sampaikan yang paling berat adalah ngurus birokrasi yang penyakitnya akut. Saya ibaratkan birokrasi itu ibarat orang obesitas, yang sangat gemuk dan saking gemuknya gak bisa ngurus dirinya sendiri," lanjutnya.

Peliknya permasalahan birokrasi membuat menteri yang berkinerja baik bisa menjadi buruk. Karena segala kebijakan yanhg dibuat pada akhirnya harus dijalankan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dari tingkat direktorat jenderal hingga eselon IV.

"Paling lambat untuk perombakan kabinet menurut saya adalah Mei. Itu momen yang pas. Tak hanya itu, dirjen-dirjen dan level deputi itu perlu dilakukan perubahan yang mendasar. Banyak sekali dirjen-dirjen kementerian yang masih pelaksana tugas. Bahkan mereka tidak faham nawa cita," tutup Maftuhan.

(mdk/bal)