Jawab Tudingan Kubu Jokowi, Tim Prabowo Tegaskan Oposisi Tidak Mungkin Curang

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono membantah bila pihak oposisi dituding curang.

2019-04-25 19:39:05

Pemilu 2019

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengaku memiliki 25.000 laporan kecurangan Pemilu Serentak 2019 yang diduga dilakukan kubu paslon capres dan cawapres 02. Bahkan, TKN mengaku menemukan dugaan politik uang di Jawa Tengah yang juga dilakukan kubu lawan.

Menjawab tudingan itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono membantah bila pihak oposisi dianggap berlaku curang.

"Tidak mungkin oposisi yang curang lah, di mana-mana yang berkuasa yang curang," kata Ferry di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Dia mempersilakan kubu Jokowi mengumpulkan bukti kecurangan asal bisa dipertanggungjawabkan. "Ya masukin saja, biar ditambahin, biar nanti menjadi tambahan data yang harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ferry.

Politikus Partai Gerindra justru menuding politik uang dilakukan di pihak petahana. "Ah dimana-mana yang ketemu, Golkar yang ketemu bapak miliar itu mereka kok," tandas Ferry Juliantono.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto mengaku menemukan politik uang yang terindikasi dilakukan oleh kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dia menyebut politik uang tersebut banyak ditemukan di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dia menduga politik uang itu dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 02 lantaran ditemukan simbol dua. Nilai uangnya sejumlah Rp 200 ribu.

"Kami terima bentuk-bentuk kecurangan 25 ribu (laporan). Termasuk di dalamnya ada money politics, praktik money politics yang juga dilakukan secara masif dengan simbol 2, simbol 2 itu dua ratus ribuan. Kami temukan itu di Jabar, di Jatim," kata Hasto di Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Kubu Jokowi mempertimbangkan akan melaporkan temuan tersebut. Hasto menuturkan bisa membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau sebagai data jika dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

(mdk/noe)