Isu politik uang di Munas, Lawrence minta Ketum Golkar harus bersih

Nurdin Halid ngaku mendapat aduan dari DPD Golkar soal suap jelang munas Golkar.

2016-02-18 13:57:02

Partai Golkar

Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid melempar tudingan panas di tengah bursa caketum Golkar jelang Munas. Nurdin menyebut jika salah satu calon ketum diduga melakukan politik transaksional ke pengurus daerah (DPD) berupa bagi-bagi uang.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan, jika ada calon Ketua Umum yang melakukan politik uang maka bisa langsung didiskualifikasi.

"Jika terbukti harus diskualifikasi. Sebaiknya politik uang itu harus dihindari, pimpinan Partai Golkar ke depannya itu harus bersih tidak ada beban bagi Ketua Umum terpilih nantinya," kata Lawrence ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut dia, jika tebukti ada yang melakukan politik uang maka harus diproses secara hukum. Calon ketua umum, kata dia, harus bebas dari persoalan hukum.

"Proses secara hukum, kita mengerti bahwa pemilihan nanti bisa terjadi hal-hal seperti itu, nah kita mempunyai tekat Partai Golkar harus mempunyai Ketum yang bersih dan juga mempuyai komitmen-komitmen yang membuat Ketua Umum bebas dari masalah hukum," katanya.

Dia mengatakan, partainya membahas hal itu untuk menghindari adanya politik transaksional di Munas nanti.

Sebelumnya, Nurdin mengaku didatangi oleh 28 pengurus DPD I semalam. Mereka mencurigai ada politik transaksional dari salah satu caketum.

"Ada (caketum) yang dicurigai bagi-bagi duit. Sudah disinyalir ada (caketum dengan politik transaksional) dan ada pengakuan. Pengurus DPD I bertemu dengan saya untuk bilang itu," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2).

(mdk/rnd)