Istana bantah Jokowi tarik dua mantan Jenderal buat Pilpres 2019
Istana bantah Jokowi tarik dua mantan Jenderal buat Pilpres 2019. Koordinator staf khusus Presiden, Teten Masduki menepis tudingan tersebut. Teten menegaskan, langkah Jokowi ini guna mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet kerja pada Rabu (17/1). Dalam reshuffle kali ini, Jokowi menarik dua jenderal ke lingkaran istana.
Mereka adalah Jenderal (Purn) Moeldoko yang diangkat jadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan KH Hasyim Muzadi yang meninggal dunia.
Sejumlah pihak menduga, keputusan Jokowi menarik dua jenderal ini terkait dengan Pilpres 2019. Jokowi dianggap sedang membangun basis dan menggalang kekuatan sebelum bertarung kembali di Pilpres mendatang.
Koordinator staf khusus Presiden, Teten Masduki menepis tudingan tersebut. Teten menegaskan, langkah Jokowi ini guna mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
"Enggak seperti itulah. Saya kira ini kan memang tinggal satu tahun kalau dihitung Pilpres 2019 itu kan (mulainya) 17 April. September ini sudah ada pencapresan sehingga memang perlu di tim presiden perlu diperkuat untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian," kata Teten di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/1) siang.
Teten menuturkan, tim pemerintah memang perlu diperkuat. Masa jabatan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang tersisa sekitar 1,5 tahun ini harus diselesaikan dengan baik.
"Karena pemerintah kan akan dilihat berhasil atau tidak. Nah saya kira Pak Presiden ingin memperkuat tim di sekitar beliau untuk konsolidasi berbagai program-program yang ada di pemerintahan," ujar dia.
Baca juga:
Dua kursi Golkar di kabinet, Jokowi dinilai ingin perkuat soliditas parpol koalisi
Jadi Mensos, Idrus diharapkan buat hubungan 'Istana-Senayan' makin harmonis
Dua kursi Golkar dalam kabinet Jokowi dan mimpi kemenangan di 2019
Cerita Moeldoko sadar ditunjuk jadi Kepala Staf Kepresidenan dini hari
KPK minta pejabat baru dilantik Jokowi segera serahkan LHKPN