Ini reaksi Setnov ada 2 kader siap ganti posisinya jadi Ketum Golkar

Saat dikonfirmasi, Setnov menegaskan, Partai Golkar telah memiliki mekanisme internal partai dalam mengambil keputusan. Terlebih DPP partai Golkar telah mengadakan rapat pleno yang menghasilkan 7 keputusan dalam menghadapi situasi politik terkini.

2017-07-18 22:25:48

Setnov tersangka

Beredar kabar dua kader Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita digadang-gadang bakal menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini mencuat setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Setnov lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Saat dikonfirmasi, Setnov menegaskan, Partai Golkar telah memiliki mekanisme internal partai dalam mengambil keputusan. Terlebih DPP partai Golkar telah mengadakan rapat pleno yang menghasilkan 7 keputusan dalam menghadapi situasi politik terkini.

"Ini semua sudah rapat pleno tentu saya sangat menghargai mekanisme partai," kata Setnov di kediaman Aburizal Bakrie, Jalan Kyai Haji Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7) malam.

Hasil ralat pleno tersebut pun telah disampaikan dirinya kepada Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Saya sudah sampaikan kepada dewan pembina di mana dalam rapat pleno ini semua sangat solid dan ini merupakan suatu hal yang terjadi juga di zaman Pak Ical sampai sekarang," ungkapnya.

"Sistem sudah berjalan jadi apapun yang terjadi bahwa partai Golkar dari tingkat satu dua selalu solid dan sama sama ," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka mega korupsi KTP elektronik oleh KPK pada Senin (17/7). Setya Novanto diduga menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana maupun jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. KPK memperkirakan kerugian negara akibat KTP elektronik ini mencapai Rp 2,3 triliun.

Setya Novanto dijerat KPK dengan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(mdk/msh)