Ini janji manis Jokowi saat kampanye yang belum terealisasi

"Secara kasat mata kita belum lihat ada pengurangan kemacetan, penanganan banjir juga belum," ujar Habiburokhman.

Saat kampanye di Pilgub DKI, Joko Widodo memaparkan banyak janji manisnya. Namun hingga kini janji manis tersebut belum direalisasikan. Bukan itu saja, Jokowi malah kemudian mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari PDIP.

Merasa tidak dibohongi, mantan tim advokasi pendukung Jokowi di Pilgub DKI lalu mengajukan gugatan class action kepada Jokowi. Koordinator tim advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman menyebut, dengan maju sebagai Capres disaat baru menjabat sekitar 1,5 tahun, Jokowi mengabaikan janji-janjinya kepada rakyat Jakarta pada Pilgub DKI lalu.

"Kami mencatat ada belasan hal yang dijanjikan Jokowi secara terbuka kepada publik di berbagai tempat pada saat kampanye Pilgub, sebagian besar di antaranya belum direalisasi atau bahkan belum dimulai direalisasi sama sekali hingga saat ini," ujar Habiburokhman dalam rilisnya kepada redaksi merdeka.com, Sabtu (15/3).

Janji-janji yang belum direalisasi menurut Habiburokhman antara lain janji membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional, janji membangun Mal PKL, ruang publik & revitalisasi pasar tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, janji membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas, janji merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan tua Batavia dan lain-lain.

"Selain itu Jokowi juga belum menunjukkan keberhasilan dalam menangani dua permasalahan paling serius di DKI Jakarta yaitu banjir dan macet. Secara kasat mata kita belum melihat ada pengurangan tingkat kemacetan, sementara penanganan banjir juga belum maksimal," ujar pria yang kini menjadi caleg Gerindra tersebut.

"Karena dua pelanggaran tersebut, kami akan mengajukan gugatan Class Action kepada Jokowi yang inti tuntutannya adalah meminta Pengadilan agar menjatuhkan hukuman kepada Jokowi karena tidak memenuhi janji kampanyenya. Gugatan tersebut akan kami daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 17 Maret 2014," imbuhnya.(mdk/hhw)