Idrus Marham sebut Munaslub Golkar bisa picu konflik internal
Menurut Idrus, Golkar sudah sepakat tidak mengadakan Munaslub karena dapat memicu konflik dan persaingan-persaingan lainnya mengingat Golkar baru saja menjadi partai pendukung pemerintah. Selain itu, Golkar juga harus mempersiapkan diri untuk Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres pada 2019 mendatang.
DPP Partai Golkar mengundang Perwakilan Pengurus DPD I dan DPD II untuk melaporkan apa yang dirapatkan pada Jum'at malam (21/7). Salah satu yang dibahas adalah bagaimana respon dinamika kinerja setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka KPK.
Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, partai berlambang pohon beringin ini tidak akan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Langkah tersebut diambil mengacu kepada aturan yang berlaku.
"DPP Partai Golkar tau pasti, makanya kita lakukan rapat pleno tanggal 18 Juli kemarin, bahwa langkah yang kami lakukan akan mengacu pada AD/ART Partai Golkar. Hanya bagaimana pelaksanaan keputusan tersebut," katanya di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).
Dia mengungkapkan, Golkar akan tetap menjalankan kegiatannya meski Ketua Umum sudah tidak melakukan tugasnya. "Maka ini untuk menjadi pemicu partai untuk penyemangat kehidupan agar Partai Golkar tetap eksis menuju pemilu 2019," ujarnya.
Menurut Idrus, Golkar sudah sepakat tidak mengadakan Munaslub karena dapat memicu konflik dan persaingan-persaingan lainnya mengingat Golkar baru saja menjadi partai pendukung pemerintah. Selain itu, Golkar juga harus mempersiapkan diri untuk Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres pada 2019 mendatang.
"Kita sudah memutuskan di Rapimnas di Kalimantan Timur. Ini sudah sepakat dan dengan alasan objektif. Karena akan ada agenda-agenda politik yang dihadapi, jadi harus solid. Karena Munaslub hanya dapat memicu konflik dan persaingan-persaingan partai saja," tutupnya.
Baca juga:
DPD Partai Golkar seluruh Indonesia kompak bela Setya Novanto
Senada JK, Airlangga sebut kasus hukum Setnov tanggung jawab pribadi
Kompaknya JK dan Airlangga sebut kasus hukum Setnov urusan pribadi
Nurdin Halid sebut dari DPD tak ada yang usul Munaslub
Pasca Setnov tersangka, Agus Laksono gelar rapat Dewan Pakar Golkar
Memelas loyalis Setnov agar partai lain tak curi posisi Ketua DPR