Ibas minta KPK jangan merasa tak bisa dikoreksi dan kebal kritik

Ibas minta KPK jangan merasa tak bisa dikoreksi dan kebal kritik. Ibas minta KPK mendengar koreksi dari masyarakat dan DPR. Pansus dipandang sebagai salah satu cara DPR melakukan pengawasan dan koreksi apabila KPK dirasa pernah membuat kesalahan.

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan konsistensi partainya tak mengirimkan perwakilan ke Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, Ibas sapaan akrabnya, menghormati terbentuknya Pansus yang sampai saat ini diikuti oleh tujuh fraksi.

Ibas menilai, Pansus ini sebagai bagian dari kewenangan DPR melakukan pengawasan dan koreksi apabila KPK dirasa pernah membuat kesalahan. Menurutnya, jangan ada anggapan KPK tak dapat dikoreksi dan menjadi institusi yang kebal terhadap kritikan.

"Saya rasa KPK juga harus mendengar koreksi-koreksi dari masyarakat, publik, DPR. Bukan berarti tidak bisa dikoreksi, bukan berarti mereka juga tidak kemudian menjadi institusi yang kebal akan aspirasi, demokrasi, dan pandangan-pandangan," kata Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Ibas menjelaskan alasan fraksinya menolak bergabung dalam Pansus KPK. Dalam pandangannya, ada cara lain mengkritisi KPK selain dengan hak angket. Semisal saat melakukan rapat dengan Komisi III DPR.

"Kita hargai dan kita apresiasi (Pansus Angket KPK) tapi bagi kami ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman dewan, apakah melalui hak bertanya atau juga melakukan pendalaman melalui Panja di Komisi III," ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini mengakui ada lobi dari fraksi lain yang meminta Demokrat ikut dalam Pansus KPK. Namun, dia mengatakan bahwa hak bagi fraksinya untuk menolak mengirimkan perwakilan ke Pansus KPK.

"Tentunya pasti ada ya komunikasi di antara kita semuanya. Tapi fraksi itu kan punya memiliki pandangan, pendapat, keputusan (masing-masing)" ujarnya.

Selain Demokrat, ada dua fraksi lain yang belum mengirimkan perwakilan ke Pansus KPK yaitu PKS dan PKB. Tujuh Fraksi di DPR yang sudah mengirimkan namanya untuk menjadi anggota Pansus Angket KPK yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan Hanura.

Politikus Golkar Agun Gunanjar dipilih sebagai Ketua Pansus KPK, Politikus Hanura Dossy Iskandar, Politikus NasDem Taufiqulhadi dan Politikus PDIO Risa Mariska terpilih sebagai Wakil Ketua.