Hari Tani 2025, PDIP Serukan Perlindungan Lahan Subur dan Kesejahteraan Petani
"Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal," kata Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pangan merupakan persoalan hidup-mati bangsa. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional, ketika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri, berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Rabu (24/9).
“Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.
Redistribusi Lahan dan Perlindungan Petani
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa sektor pertanian erat kaitannya dengan tanah, air, benih, dan sinar matahari. Ia menegaskan pentingnya redistribusi lahan untuk memastikan petani memiliki lahan minimal 1,5 hektare.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.
Hasto juga mengingatkan agar lahan pertanian subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.
“Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Aspirasi Petani di Bekasi
Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan sejumlah keluhan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau.
Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran irigasi yang tak kunjung dinormalisasi sehingga kerap memicu gagal panen.
Menjawab aspirasi itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan.
“Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” jelasnya.
Revisi UU Pangan dan Dukungan Pusat
Rokhmin Dahuri menambahkan, revisi UU Pangan saat ini sedang digodok untuk memperkuat perlindungan petani dan nelayan.
Ia menilai, komitmen PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pangan adalah urusan hidup-mati bangsa.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” tegas Rokhmin.