LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Hanura minta Jokowi tindak tegas institusi yang buat gaduh

Hanura minta Jokowi tindak tegas institusi yang buat gaduh. Sudding menyarankan, setiap institusi sebaiknya berkomunikasi dengan baik jika terjadi suatu persoalan. Presiden Jokowi diminta bertindak tegas jika ada bawahannya membuat kegaduhan publik.

2017-10-03 12:33:10
Isu 5000 senjata ilegal
Advertisement

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifudin Sudding menilai, imbauan Presiden Joko Widodo agar jajaran petinggi lembaga tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh sudah tepat. Sebab, saat ini banyak isu yang digulirkan oleh bawahan Presiden justru menimbulkan polemik.

"Saya kira memang tepat yang disampaikan oleh presiden supaya institusi kementerian dan lembaga agar bisa menahan diri tidak membuat kegaduhan dalam kondisi bangsa seperti ini," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Sudding menyarankan, setiap institusi sebaiknya berkomunikasi dengan baik jika terjadi suatu persoalan. Presiden Jokowi diminta bertindak tegas jika ada bawahannya membuat kegaduhan publik.

"Bagaimana ketika ada isu seperti ini dikomunikasikan lintas institusi dan itu tidak dipublish sedemikian rupa sehingga itu jadi polemik," terangnya.

"Presiden harus mengambil sikap tegas dan saya kira DPR akan melakukan kontrol pengawasan terhadap institusi-institusi ini supaya tidak membuat kegaduhan," sambung Sudding.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.

"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia.

Baca juga:
Jokowi: Semua kementerian & lembaga harus sinergi lawan peredaran obat ilegal
Survei Median: 34,6 Persen publik percaya Jokowi represif dan otoriter
Survei: 40,6 % ingin Capres alternatif, 63,8 % ingin Jokowi diganti
Akan ada Karawitan & Tarian Keraton di resepsi Kahiyang Ayu
Tanya polemik 5 ribu senjata ilegal, Jokowi sudah temui Panglima TNI
Pimpinan DPR rapat bahas rencana konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi
Ibu-ibu PKK: Pak Jokowi terlihat lebih kurusan dan tampan, tangannya halus

(mdk/rnd)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.