Golkar soal reshuffle kabinet: Tidak ada tawar menawar & permintaan

2017-04-25 16:34:10

Presiden Jokowi

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham enggan berkomentar banyak soal mencuatnya isu reshuffle kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang pasti, kata Idrus, sikap Partai Golkar adalah mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat sebagaimana telah diputuskan dalam Munaslub.

"Mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan diputuskan dalam Munaslub, tanpa syarat," kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (25/4).

Oleh karena itu, lanjut Idrus, hal-hal terkait reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Presiden soal reshuffle kabinet.

"Serahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif," jelas Idrus.

Ia mengklaim bila komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar hanya sebatas bagaimana program-program pemerintahan Jokowi-JK dapat dirasakan oleh rakyat.

"Kita tidak pernah bicara tentang kabinet. Kalau ada reshuffle, berapa, kita tidak pernah bicara," tegasnya.

Karena itulah, lanjut Idrus, Partai Golkar pun tidak melakukan tawar-menawar posisi menteri. "Tidak ada bargaining-bargaining, tidak ada tawar menawar, tidak ada permintaan," ujarnya.

Ia pun enggan memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar bahwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan masuk dalam kabinet Jokowi setelah kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

"Lihatlah perannya Presiden di situ. Lihatlah haknya presiden di situ. Janganlah kita kita melakukan penilaian yang, biarlah. Presiden akan mengambil langkah yang terbaik untuk memicu kinerjanya," tutupnya.

Saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4), Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," kata Jokowi.

(mdk/msh)