Golkar kubu Ical tegaskan tolak tim transisi, tak ada dalam AD/ART

Mahkamah Partai yang membuat keputusan itu dianggap sudah tidak eksis lagi.

Mahkamah Partai Golkar (MPG) membentuk tim transisi untuk mempersiapkan munas yang selambat-lambatnya digelara pada Maret 2016. Namun tim transisi yang dibentuk MPG itu ditolak mentah-mentah oleh Kubu Aburizal Bakrie (Ical) hasil Munas Bali.

Kubu Ical beralasan, tim transisi yang dibentuk MPG adalah ilegal. Sebab legal standing MPG sendiri sudah tidak ada.

"MPG itu sudah tidak ada lagi. Jadi tim transisi itu bagi kami tidak ada," kata Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Meski MPG menyertakan Ical dalam kepengurusan tim transisi, dasar penolakan dari kubu Ical menurut Bamsoet adalah karena tidak ada dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar.

"Ya itu tidak ada dalam anggaran dasar/ART partai sehingga baik Habibie maupun Pak JK menyadari hal itu tidak ada dalam anggaran dasar sehingga akan melahirkan masalah baru. Makanya Pak JK dan Habibie meng-endorse agar rapimnas ini menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan Partai Golkar," tegas dia.

Ketika ditanya apakah tim transisi yang dibentuk MPG itu sia-sia, Bamsoet menyebut jika itu tak pernah mereka kehendaki.

"Ya siapa suruh bikin tim transisi? Bagi kami, tim transisi itu ya, upaya terakhir dari orang yang sudah kalah dalam upaya hukum," pungkas dia.(mdk/bal)