Golkar: Kartu Prakerja Dibutuhkan Masyarakat Hadapi Pandemi Corona
Program pelatihan online di kartu Prakerja mendapat berbagai sorotan. Terlebih, anggaran tersebut mendapatkan alokasi anggaran negara sebesar Rp 5,6 triliun. Bahkan program ini mendapat kritik keras dari Gerindra dan PDIP.
Program pelatihan online di kartu Prakerja mendapat berbagai sorotan. Terlebih, anggaran tersebut mendapatkan alokasi anggaran negara sebesar Rp 5,6 triliun. Bahkan program ini mendapat kritik keras dari Gerindra dan PDIP.
Namun, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta agar publik memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menjalankan program tersebut lebih dulu sebelum mengkritik.
“Saya yakin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi telah melalui kajian yang mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ace kepada wartawan, Kamis (30/4).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, faktanya Kartu Prakerja mendapatkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk kartu prakerja.
“Ini tandanya bahwa keberadaan kartu prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pandemi Covid-19,” tambah dia.
Ditambah, adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah hampir terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut akibat pandemi Corona. Dia menambahkan, harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.
“Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK. Selain peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif dari Pemerintah, juga mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring,” katanya.
Soal sistem online yang diberlakukan dalam program ini, Ace mengatakan, karena tidak mungkin pada saat pandemi Covid-19, peserta kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional. Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill tersebut.
Soal vendor platform daring, lanjut Ace, Pemerintah sudah menjelaskan mekanisme penentuannya dilakukan secara terbuka.
Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kredibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.
Pemerintah, jelas dia, hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri.
“Beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka,” tegas Ace.
Ace setuju bahwa setiap program Pemerintah, apapun programnya termasuk Program Kartu Prakerja, Bansos Tunai dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak Covid-19 perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan.
“Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid-19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020,” jelas Ace.
(mdk/rnd)