Golkar evaluasi keanggotaan di Pansus KPK, PDIP ingatkan tujuan hak angket

Golkar evaluasi keanggotaan di Pansus KPK, PDIP ingatkan tujuan hak angket. Hasto mengatakan, seandainya Golkar akan mencabut dukungan, partainya tetap mendukung hak angket KPK. Pasalnya, dukungan tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan tetapi untuk memperbaiki institusi.

2017-12-21 12:59:07

Pansus Angket KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak mau banyak berkomentar terkait wacana Golkar di era Airlangga Hartarto mencabut dukungan hak angket KPK. Hasto mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu pengumuman resmi dari Airlangga terkait hal tersebut.

"Ya itu kan belum disampaikan secara yang resmi, Pak Airlangga juga menegaskan bahwa ada proses di DPR yang sesuai tatib ini harus dilihat menyeluruh," kata Hasto di sela-sela diskusi Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 DPP PDI Perjuangan di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/12).

Hasto mengatakan, seandainya Golkar akan mencabut dukungan, partainya tetap mendukung hak angket KPK. Pasalnya, dukungan tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan tetapi untuk memperbaiki institusi.

"PDIP dukung angket disertai dengan upaya untuk bersama sama perbaiki institusi yang penting. Bukan pembubaran," ungkap Hasto.

Menurut Hasto, pihak KPK sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi, kata dia, mengapa banyak kepala daerah yang tidak jera dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus korupsi begitu banyak, partai pun tidak kekurangan di dalam menerapkan sanksi tegas, hanya kami yang memberikan sanksi pemecatan seketika, tapi kenapa enggak menciptakan efek jera, berarti ada satu persoalan di situ," tegas Hasto.

Hasto menjelaskan, niat utama untuk mendukung hak angket KPK adalah demi melakukan perbaikan. Salah satunya lewat Pansus KPK. Seharusnya, kata Hasto, pihak partai yang menolak hak angket KPK harus melihat tujuannya yaitu untuk perbaikan hukum ke depan agar tidak disalahgunakan.

"Harus dilihat sebagai upaya konstruktif dalam memperbaiki sistem hukum kita agar aspek pencegahan benar-benar dilakukan agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Diketahui sebelumnya, Partai Golkar belum menentukan sikap terkait pencabutan hak angket KPK. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto mengatakan, akan menggelar rapat untuk membahas bagaimana sikap Golkar terhadap hak angket KPK.

"Nanti kita akan mengadakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme itu ada mekanismenya di DPR. Masa sidang akan mulai dan Partai Golkar akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut," terangnya usai penutupan munaslub, Rabu (20/12).

Dalam pernyataan politiknya, Airlangga menyatakan komitmen partainya memperkuat KPK. "Golkar mendukung tata kelola yang baik jadi tentu tata kelola yang terbaik itu juga melalui proses yang transparan. Kemudian nanti kita lihat dalam proses-proses pengawasan oleh DPR dan tentu diharapkan DPR bisa berperan lebih aktif lagi di sana," jelasnya.

(mdk/rnd)