Gerindra temukan 104 ribu pemilih siluman di Pilgub DKI

Gerindra temukan 104 ribu pemilih siluman di Pilgub DKI. Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik merilis data hasil penyisiran departemen data tim pemenangan Anies-Sandi. Hasilnya menunjukkan adanya pemilih siluman yang angkanya mencapai 104.826.

2016-11-26 01:11:00

Pilgub DKI

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik merilis data hasil penyisiran departemen data tim pemenangan Anies-Sandi. Hasilnya menunjukkan adanya pemilih siluman yang angkanya mencapai 104.826.

"Kami sisir dari data DPS yang diterima dari KPU. Hasilnya kami menemukan beberapa hal yang menurut kami bermasalah di atas 104.826 daftar pemilih sementara (DPS)," kata Taufik di Posko pemenangan Anies-Sandi jalan Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).

Lebih lanjut Taufik menuturkan ada 43.427 pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang ganda. Selain itu juga ada 817 dengan NIK hingga tiga orang.

"Tidak hanya triple NIK, bahkan ada yang empat, lima, hingga delapan NIK yang sama," ucap Taufik.

Taufik melanjutkan, ada 59.713 data pemilih yang tidak memiliki kartu keluarga (KK). Ditambah ada ratusan keluarga yang memiliki nomor KK yang sama.

"Ini kan aneh. Sebab NIK itu keluar dari KK. Masa KK tidak ada," ucap Taufik.

Secara umum, sejumlah daftar bermasalah itu paling banyak berada di kawasan Jakarta Timur. Hingga saat ini, tim data masih melakukan penyisiran.

Hasil temuan tersebut kata dia akan menjadi masalah dan mengganggu penyelenggaraan Pilgub DKI tahun depan. Karenanya, Taufik meminta agar KPU mau bersama-sama mengoreksi DPS sebelum rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 8 Desember mendatang.

"Kalau tidak segera diselesaikan, maka nantinya ratusan ribu daftar itu akan menjadi pemilih siluman. Hari ini kami sudah bersurat ke KPU yang langsung ditembuskan ke Dinas Dukcapil (Penduduk Catatan Sipil)," tutur Taufik.

Kata Taufik hal ini memang harus ditembuskan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta karena menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. "NIK itu memang urusan Dukcapil, tapi verifikasi urusan KPU," imbuhnya.

(mdk/tyo)