Gerindra: Tak Bisa Halangi Gibran Maju Pilkada Cuma Karena Anak Jokowi
Politisi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk maju dalam kontestasi politik di tanah air. Termasuk putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Politisi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk maju dalam kontestasi politik di tanah air. Termasuk putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
"Sekali lagi, itu haknya yang bersangkutan ya. Mas Gibran, Mas Bobby punya hak sama seperti seluruh rakyat Indonesia bisa maju untuk memilih dan dipilih," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).
Diketahui, Gibran tengah menunggu rekomendasi PDIP untuk maju di Pilkada Solo. Sementara Bobby, telah mendaftar menjadi calon wali kota Medan dari PDIP.
Karena itu, tidak bisa juga keduanya dilarang tak boleh maju dan ajang pemilihan kepala daerah, Pilkada 2020 lantaran mereka keluarga orang nomor satu negeri ini.
"Itu haknya beliau. Tentu kita tidak bisa menghalang-halangi beliau, gara-gara dia putra presiden, dia nggak boleh maju Pilkada. Itu kita menghalangi hak konstitusi beliau," ujar Andre.
Dia menjelaskan, di alam demokrasi, kompetisi politik semacam Pilkada menghadirkan masyarakat sebagai pihak yang menentukan siapa pemenangnya. Jika dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut Gibran dan Bobby dapat merebut hati masyarakat, tentu mereka akan dipilih.
"Karena sekarang ini zaman demokrasi. Nggak bisa rakyat kita atur-atur lagi. Jadi kita serahkan kalau rakyat menginginkan Gibran pasti menang. Kalau rakyat menginginkan Bobby, pasti menang. Tapi kalau rakyat tidak menginginkan, sulit untuk menang," jelas dia.
Lagipula, menurut Andre, Politik dinasti terjadi jika proses pemilihan berlangsung terbatas. Dalam arti hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Sementara dalam pilkada, seluruh masyarakat terlibat dan memberikan suara.
"Jadi semuanya pulang ke masyarakat. Kita nggak mungkin, politik dinasti itu kan bisa terjadi kalau memang dipaksakan. Misalnya pemilihannya tidak langsung atau diatur. Kalau pemilihan langsung seperti ini kan sulit untuk diatur. Jadi tergantung masyarakat," tegas Andre.
(mdk/rnd)