Gerindra setuju usul KPK dana Bansos dibekukan jelang Pemilu
"Ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu," kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekukan dana bantuan sosial (Bansos) hingga pemilu berakhir. Dana bansos dinilai rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.
"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah KPK untuk mendesak pemerintah dalam pembekuan dana bansos," ujar Fadli Zon dalam rilisnya, Rabu (26/3).
Menurut Fadli, Partai Gerindra mengendus akan penggunaan dana Bansos disalahgunakan untuk kepentingan kampanye oleh partai tertentu. Biasanya, penyelewengan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Baca berita Pemilu di Liputan6.com
"Dana bansos rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Terlebih lagi dalam situasi menjelang pemilu, dana bansos bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye maupun pencitraan semata. Ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu," kata Fadli.
"Oleh karena itu upaya KPK dalam pembekuan dana bansos hingga pemilu berakhir adalah langkah yang sangat tepat," tandasnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial (bansos) sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir. KPK menilai bahwa penggunaan dana bansos menjelang pemilu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.
Dana bansos dalam nota keuangan sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, dalam keputusan presiden sebagai pemutakhiran terakhir, alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.
"Penggunaan dana bansos ada peningkatan menjelang pilkada dan ada lebih 15 dari APBD, lalu KPK pernah tangani bansos juga diselewengkan. Lalu ada beberapa yayasan dibuat fiktif, dasar hasil kajian itu KPK kirim surat ke gubernur dan hari ini ke presiden," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.