Gerindra Setuju Perppu KPK, Tapi Cuma Soal Dewan Pengawas

Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Supratman Andi Agtas menyatakan, setuju Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK. Dengan syarat yang dibatalkan adalah terkait ketentuan anggota dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh presiden.

2019-10-07 13:19:04

Perppu KPK

Gerindra bersikap, sedianya anggota dewan pengawas dipilih oleh masing-masing lembaga. Dari pemerintah, DPR, dan internal KPK. Untuk poin-poin yang direvisi lainnya, Gerindra menyatakan tidak ada masalah.

"Sepanjang berkaitan dengan pengaturan soal dewan pengawas sesuai dengan usulan kami bahwa sebaiknya dewan pengawas itu dipilih oleh dua dari presiden, dua dari DPR dan 1 dari internal KPK sebagai ex officio, itu suatu hal yang bagus. Kita akan beri support menyangkut soal itu," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Supratman mengatakan, sebaiknya ada komunikasi yang baik antara Presiden Joko Widodo dengan DPR. Dia menyarankan, Jokowi jangan hanya berdialog dengan partai koalisi. Partai non koalisi pemerintah, terutama semua yang berada di DPR untuk diajak berbicara.

"Tidak ada salahnya presiden mengundang, meminta pendapat terhadap ketua ketua umum partai politik yang ada," kata Ketua Baleg DPR Periode 2014-2019 itu.

Dengan adanya komunikasi politik presiden dan DPR, Supratman yakin akan ada jalan untuk melakukan legislative review terhadap UU KPK yang baru disahkan. Namun, dia kembalikan kepada kalkulasi Jokowi.

"Kalau komunikasi politik antara presiden dengan DPR beserta kemungkinan dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai politik, maka jalan ketiga melakukan legislatif review itu sangat mungkin bisa dilakukan," kata Supratman.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!

(mdk/rnd)