Gerindra sebut tak seharusnya KPK minta Jokowi tangani angket di DPR

"Saya ingat Presiden panggil KPK. KPK datang ke Istana dalam kasus reklamasi diadakan rapat dan mengundang KPK," katanya. Kedatangan KPK dalam rapat itu dianggap sebagai tanda bahwa KPK bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya dia khawatir KPK telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

2017-06-12 09:00:00

Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku heran dengan sikap KPK yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan terkait hak angket KPK. Menurutnya, KPK sebagai lembaga negara tak diperkenankan berhubungan dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Fery pun menyebutkan sejumlah pertemuan antara KPK dengan pemerintah sebelum proses hak angket berjalan beberapa waktu lalu. Seperti saat membahas kasus reklamasi yang seharusnya KPK tak perlu hadir meski diminta Presiden.

"Saya ingat Presiden panggil KPK. KPK datang ke Istana dalam kasus reklamasi diadakan rapat dan mengundang KPK," katanya di Menteng, Jakarta, Minggu (11/6) malam.

Kedatangan KPK dalam rapat itu dianggap sebagai tanda bahwa KPK bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya dia khawatir KPK telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lembaga yang seharusnya berdiri sendiri itu.

"Menurut saya agak membuka pretensi orang menganggap bahwa KPK periode sekarang kok kayaknya KPK-nya Pak Luhut Binsar Panjaitan?," ungkap Ferry.

Apalagi, belakangan Ketua KPK Agus Raharjo terang-terangan meminta Presiden Jokowi menjadi penengah dalam hak angket KPK. "KPK meminta Presiden. Ini KPK melibatkan diri dalam proses kekuasaan di luar wilayahnya," ungkap Ferry.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas polemik antara DPR dengan KPK. Pernyataan ini menyusul dengan banyaknya hal-hal yang harus dihadapi oleh KPK salah satunya hak angket terhadap komisi antirasuah tersebut.

(mdk/msh)