Gerindra sebut krisis ekonomi 1998 lebih baik dari era Presiden Jokowi

Ferry menyebutkan, saat ini keadaan pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi sudah hancur. Ini, lanjut dia, menyebabkan fondasi ekonomi sudah tak ada lagi.

2018-06-29 19:22:32

Gerindra

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Menurut dia, krisis tahun 1998 lebih baik karena usaha kecil menengah dan kooperasi relatif lebih kuat dan dapat menopang krisis kala itu, yang katanya, tak akan menghancurkan perekonomian secara nasional.

"Ya (lebih parah). Karena nggak ada fondasi ininya, yang menyangga perekonomian secara nasional," ungkap Ferry, di Universitas Bung Karno, Jl Kimia, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Ferry menyebutkan, saat ini keadaan pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi sudah hancur. Ini, lanjut dia, menyebabkan fondasi ekonomi sudah tak ada lagi.

"Sekarang kalau krisis nggak ada lagi benteng perekonomian terakhir, buffer nya udah nggak ada," sebutnya.

Dia menilai, keadaan ekonomi saat ini banyak yang disembunyikan kebenarannya. Bahkan Ferry mengatakan terdapat fakta-fakta yang telah dimanipulasi. Ferry mencontohkan dengan kurs rupiah yang lebih dari 14.000 USD.

"Misalnya soal rupiah yang sekarang sudah 14.400, sudah hampir menjelang 14.500. masa Menkeu menyatakan bahwa itu merupakan indikasi untuk ke penyesuaian yang baru. Penyesuaian yang baru itu setahu saya kemarin diinformasikan dari istana 16.000, coba?," ucap dia menjelaskan.

Ferry menganggap pelemahan rupiah diakibatkan karena faktor fundamental ekonomi Indonesia yang telah hancur. Karenanya dia merasa aneh jika nilai tukar rupiah yang melambung tersebut dianggap normal. Menurutnya, bukan hanya masyarakat menengah ke bawah. Namun, para pelaku usaha pun banyak yang merasakan kesulitan hingga tidak dapat berdagang.

"Padahal orang dengan mau 14.000 aja kemarin pelaku-pelaku usaha yang menggunakan bahan baku utama maupun bahan baku penolong yang menggunakan impor, itu semua udah nggak bisa dagang kok. Terus suruh 16.000 lagi, ini mau suruh, pak presiden Joko Widodo aja yang suruh bunuh diri, jangan rakyat," tuturnya.

(mdk/ded)