Gerindra sebut Jokowi ikut sidak Pungli di Kemenhub berlebihan

Gerindra sebut Jokowi ikut sidak Pungli di Kemenhub berlebihan. Supratman Andi Agtas mengapresiasi langkah operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) yang dilakukan kepolisian dan Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10) kemarin. Namun, dia menilai kedatangan Jokowi cukup berlebihan.

Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas mengapresiasi langkah operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) yang dilakukan kepolisian dan Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10) kemarin. Namun, dia menilai kedatangan Jokowi cukup berlebihan.

Meski begitu, Supratman mendukung langkah Jokowi dan jajaran kepolisian yang terlihat serius ingin memberantas praktik pungli di lembaga-lembaga pemerintah.

"Sesuatu yang berlebihan juga ya. Tapi upaya penegakan hukumnya kita dukung, jadi itu semacam syok terapi. Saya sih apresiasi menhub dan wakapolri, wakapolda terutama kapolda yang sudah lakuakan bersih-bersih yang dianggap potensi pungli," kata Supratman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Politikus asal Gerindra ini tidak ingin kehadiran Jokowi dalam operasi kepolisian itu sebagai sebuah drama penegakan hukum. Sebab, sejumlah pihak menganggap operasi tersebut sebagai pengalihan isu atas dinamika di Pilgub DKI.

"Itulah yang harus dihindari. Yang paling penting bukan reality show dalam penegakan hukum tapi paling penting adalah keinginan kuat dalam pemberantasan pungli di instansi pemerintah," tegasnya.

Oleh karenanya, dia berharap, pemberantasan pungli tidak berhenti di Kementerian Perhubungan saja. Jika operasi tersebut berhenti, maka rumor pengalihan isu akan terlihat.

"Menurut saya kalau pemerintah mau itu sangat mudah, karena pungli-pungli itu pemerintah sudah tahu. Tempatnya dmna dan tiap hari terjadi. Jadi langkah ini harus nya bisa dimulai dan jangan brenti sampai disitu," tambah Supratman.

"Tapi intinya gerakan ini saya dukung, kapolri juga sudah instruksikan di samsat, itu bagus. Karena sektor yang ada punglinya sudah ketahuan. Jadi kalau berhenti di Kemenhub maka anggapan soal pengalihan isu itu semakin kencang," tutupnya.(mdk/rnd)