Gerindra Minta Pemerintah Pusat Perbaiki Komunikasi dengan Daerah Tangani Corona
"Ada yang lockdown lokal, ada yang tidak menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif,"
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah soal penanganan virus corona. Hal ini karena ada sejumlah pemerintah daerah memutuskan melakukan karantina wilayah atau local lockdown sebagai cara mencegah penularan corona. Seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar, Ciamis dan Provinsi Papua.
Sementara, pemerintah pusat mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi virus corona.
"Ada yang lockdown lokal, ada yang tidak menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," kata Muzani dalam keterangannya, Selasa (31/3).
"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," jelas Muzani.
Muzani menyoroti soal keselamatan para tenaga medis yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien corona. Lagi-lagi, dia meminta agar pusat dan daerah lebih intensif berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis.
"Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," tegas Muzani.
Dia juga meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan penuh ke masyarakat, baik yang terdampak pandemi, Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya, bisa diberikan bantuan langsung agar instruksi melakukan aktivitas dari rumah bisa lebih efektif dan penyebaran virus dapat dicegah.
"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," imbuhnya.
Gerindra akan memastikan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Melalui fraksi di DPR, Gerindra akan mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif.
Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan Covid-19. Sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak Covid-19 baik kesehatan, sosial atau ekonomi.
"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang di garis terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri," tukasnya.
Terakhir, Wakil Ketua MPR ini meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah di dunia yang terdampak corona.
"Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/ray)