Gerindra Khawatir Pertemuan Prabowo-Jokowi Dianggap Menafikan Kecurangan Pemilu
"Silaturahmi jangan dijadikan alasan untuk menafikan dan anggap selesai jika ada urusan-urusan pelanggaran hukum seperti kecurangan-kecurangan pemilu sebelum, semasa dan sesudah pencoblosan dan bentuk bentuk pelanggaran hukum lainnya," tutur Sodik.
Sejumlah pihak mendorong pertemuan antara capres 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019. Politikus Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyebut, Prabowo sangat siap untuk bersilaturahmi.
"Menyambungkan silaturahmi saling memaafkan adalah hal yang sangat manusiawi. Karenanya harus dilakukan apalagi oleh tokoh pemimpin bangsa panutan rakyat dan PS (Prabowo Subianto) sangat siap," kata Sodik kepada wartawan, Selasa (4/6).
Namun, Sodik tak ingin silaturahim tersebut dijadikan alasan untuk menafikan pelanggaran hukum seperti kecurangan-kecurangan Pemilu 2019.
"Silaturahmi jangan dijadikan alasan untuk menafikan dan anggap selesai jika ada urusan-urusan pelanggaran hukum seperti kecurangan-kecurangan pemilu sebelum, semasa dan sesudah pencoblosan dan bentuk bentuk pelanggaran hukum lainnya," tuturnya.
Sodik khawatir keadilan tidak akan tegak jika kedok silaturahmi digunakan untuk mengabaikan pelanggaran pelanggaran hukum pada Pemilu serentak 2019.
"Jika silaturahmi diartikan untuk menafikan dan membebaskan hal-hal seperti tersebut di atas maka hukum dan keadilan di negeri ini tetap tidak akan tegak kehidupan bernegara dan berkonstitusi tidak akan jalan," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi Sapa Masyarakat di Halaman Istana
Sempat Bertemu Wapres JK, Ma'ruf Amin Janji Akan Bekerja Lebih Baik
Presiden Jokowi Laksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal
TKN: Jokowi Sudah Terbuka Komunikasi, Semua Dikembalikan ke Prabowo
Ketum Golkar Harap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bisa Berlangsung Usai Idulfitri