Gerakan #2019GantiPresiden merasa tak pernah cari keributan

Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar 26 Agustus 2018 yang terpusat di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya akan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tak mengeluarkan izin.

2018-08-26 06:02:00

2019GantiPresiden

Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar 26 Agustus 2018 yang terpusat di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya akan tetap dilaksanakan meski pihak kepolisian tak mengeluarkan izin.

Melalui Humas gerakan #2019GantiPresiden, Tjejep M Yasin mempertanyakan dasar pihak kepolisian tak mengeluarkan izin acara yang diklaim tidak melanggar konstitusi tersebut.

"Dasarnya mereka tidak memberikan izin itu apa? Kita kan tahu undang-Undang penyampaian pendapat di muka umum itu sudah jelas, sifatnya kan pemberitahuan," ungkapnya kepada merdeka.com, Sabtu (25/8).

Dia juga mengungkapkan, gerakan ini merupakan gerakan yang tak menyalahi Undang-Undang. Justru Tjejep mengungkapkan, setelah ia memberikan surat pemberitahuan deklarasi pihak kepolisian wajib mengamankan kegiatan #2019GantiPresiden tersebut.

"Kita sudah serahkan surat pemberitahuan 5 hari sebelum acara dilaksanakan, Undang-Undang itu mewajibkan pengguna untuk memberitahukan 3 hari sebelum acara dilaksanakan. Setelah mengajukan pemberitahuan, polisi berkewajiban untuk mengamankan," ungkapnya.

Dia menegaskan, relawan yang sering mencari keributan itu adalah yang kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Ia dan relawan lainnya merasa tak pernah mencari keributan apapun.

"Kita ini penggiat aspirasi masyarakat yang insya allah tidak pernah mencari keributan. Bunda Neno saat ini ada di Riau, beliau tidak mencari keributan, tapi yang kontra terhadap bunda Neno lah yang mencari keributan. Kita tidak peenah mencari keributan kita datang dengan damai mereka yang mencari keributan," terang dia.

Tjejep menambahkan, jika kepolisian tidak bisa menjaga keamanan pada deklarasi yang disebut bakal melibatkan 10 ribu massa ini, ia justru meragukan kinerja polisi untuk pengamanan perhelatan Pilpres dan Pileg 2019 yang dilaksanakan bersamaan itu.

"Namanya aman dan tidak itu tergantung pada polisi. Kalau acara deklarasi saja polisi merasa keamanannya tidak terjamin, nah bagaimana polisi nanti mengamankan agenda Pileg dan Pilpres secara bersamaan, itu aneh buat saya," jelasnya.

(mdk/rnd)