Gelar mukernas, PPP akan bahas sejumlah isu kontroversial

Gelar mukernas, PPP akan bahas sejumlah isu kontroversial. Mukernas ini juga menjadi ajang untuk mengkaji sejumlah isu dan kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial. Semisal, kebijakan full day school hingga UU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kedua pada 19-22 Juli 2017. Sekretaris Organizing Committee Mukernas PPP Achmad Mustaqim mengatakan pihaknya telah menetapkan daftar menteri dan pengusaha yang akan diundang menjadi pembicara bagi 1500 peserta di Mukernas tersebut.

Dari jajaran menteri kabinet kerja ada nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nina Moelok.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, dan pengusaha Chairul Tanjung juga masuk dalam daftar pembicara.

"Nanti juga akan menampilkan sejumlah pembicara salah satunya pengusaha Chairul Tanjung juga beberapa menteri ada menteri keuangan yang insya Allah sudah berkomitmen untuk hadir, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri Agama dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama," kata Achmad di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).

Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Iskandar D Syaikhu menyebut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan hadir saat sesi penutupan Mukernas PPP. "Insya Allah penutupan Mukernas pada 22 siang jam 2 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Dia menjelaskan, Mukernas ini juga menjadi ajang untuk mengkaji sejumlah isu dan kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial. Semisal, kebijakan full day school hingga UU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

"Dari Aspek politik ekonomi hukum bahkan beberapa permasalahan update sebagaimana yang beredar saat ini full Day school misalnya yang kontroversial, kemudian UU yang sedang dibahas larangan minol yang tidak tuntas-tuntas," terangnya.

"Itu yang juga bagian yang dibahas secara mendalam untuk memberikan solusi sekaligus memberikan pernyataan dan sikap resmi dari PPP," sambung Iskandar.

Anggaran Mukernas diambil dari sumbangan seluruh anggota DPRD dari PPP di tingkat Kota, Kabupaten, dan Provinsi se-Indonesia. Seluruh anggota DPRD yang hadir akan menjadi peserta bimbingan teknis (Bimtek) Nasional demi peningkatan kualitas mereka dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

"Mukernas itu berasal dari anggota DPRD provinsi kab dan kota yang akan melaksanakan Bimtek Nasional. Dan sedikit bantuan fraksi jadi jelas bahwa ini bagian dari konsolidasi partai ke daerah-daerah," ucapnya.