Garda Jokowi siap garap kantong kekalahan di Pilpres 2014

Ormas Garda Jokowi, siap memenangkan pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Relawan pendukung capres petahana itu akan fokus menggaet suara di kantong-kantong kekalahan capres nomor 01 saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

2018-10-02 23:44:00

Relawan Jokowi

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Umum Garda Jokowi Antasari Azhar di sela pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Jokowi di Solo, Senin (1/10) malam. Usai pelantikan, Antasari berjanji untuk segera membentuk kepengurusan di tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi

"DPP Garda Jokowi sudah resmi dibentuk dan di lantik hari ini. Setelah ini, kami akan kebut pembentukan pengurus di 34 provinsi," ujarnya.

Antasari menargetkan sebelum April 2019, Garda Jokowi sudah terbentuk hingga tingkat kota/kabupaten di seluruh provinsi. Mereka akan tancap gas untuk memenangkan Jokowi sebagai presiden periode selanjutnya.

"Kami ini kan relawan, semacam ad hoc, tugasnya ya mengantar gerakan sosial sampai Jokowi menjadi presiden," tandasnya.

Masih menurut Antasari, Garda Jokowi sudah memetakan kantong-kantong kekalahan Pilpres 2014 lalu. Kemudian akan fokus bekerja di sana agar bisa memenangkan Jokowi. Antasari juga berpesan kepada relawan agar menghindari gesekan saat berupaya menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi.

"Jangan sampai menimbulkan gesekan di arus bawah, para relawan harus bisa menahan diri, bersabar, saling menghormati dan tidak terpancing keributan," tegasnya.

Lebih lanjut Antasari menyampaikan, setelah DPP Garda Jokowi terbentuk, pengurus akan melakukan roadshow ke sejumlah daerah. Di antaranya, Manado Palembang, Palangkaraya, Papua, Semarang, Riau dan lainnya. Salah satu program kerja yang akan dilaksanakan adalah kegiatan sosial untuk menggaet massa memenangkan pasangan Jokowi-Amin.

"Kami akan hadir bagi masyarakat di saat yang lain tidak ada. Kami ingin masyarakat terbantu keadilannya, bantuan hukum, terbantu kesejahteraannya," pungkas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

(mdk/bal)