Gabung ke PDIP, Johan Budi disebut ingin bantu Mega cetak kader antikorupsi

Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, banyak yang menuduh partai politik sebagai sumber penyebab korupsi. Sayangnya, hanya sedikit yang ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.

2018-09-13 09:19:43

Johan Budi

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan bergabungnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif kekuasaan. Basarah menyebut Johan Budi ingin membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi serta membangun sistem antikorupsi yang komperhensif.

Pernyataan ini menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Keduanya menuduh Johan Budi, dan para pimpinan KPK, haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.

Basarah meluruskan, keputusan Johan Budi ke PDIP karena tidak ingin menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan bangsa. Kepentingannya jelas, yakni memastikan pemberantasan korupsi berjalan akuntabel. Caranya dengan masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.

"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekedar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," ujar Basarah, Rabu (13/9).

Sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, kata Basarah, Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi. Hal ini karena hanya segelintir orang yang melakukan aksi nyata dalam memerangi praktik korupsi.

"Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif," jelas Basarah.

Padahal dalam sistem kenegaraan, lanjutnya, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan negara karena peran dan fungsinya cukup strategis.

Basarah menuturkan, Megawati memang figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi. Di pencalegan 2019, Megawati memang tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.

"Bahkan mendukung PKPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," beber Basarah.

Untuk itu, PDIP menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya," imbuhnya.

"Selamat berjuang Bung JB. Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kebaikan," tandas Basarah.

(mdk/noe)