Forum Asia minta RI stop pendekatan militerisme tangani konflik

Pertemuan ini dihadiri sekitar 14 negara atau 21 organisasi Asia.

Menyambut pertemuan Bali Demokrasi Forum ke V, Forum Asia menyelengarakan pertemuan NGO atau lembaga swadaya masyarat se Asia di Bali, 5-6 November 2011. Pertemuan ini dihadiri sekitar 14 negara atau 21 organisasi Asia. Forum ini fokus pada kebebasan berekpresi dan keterbukaan informasi, isu keamanan nasional dan regional, serta pembangunan ekonomi yang adil.

Forum Asia menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap penyelengaraan Bali Demokrasi Forum V yang akan berlangsung, 8-9 di Bali. Di antaranya mendesak pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat sipil, menghormati dan melindungi praktik kebebasan dasar, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul, serta mendesak adanya anggaran proporsional negara Asia dalam belanja pertahanan.

Selain itu, forum merekomendasikan agar semua pemangku kepentingan memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan keamanan dalam menangani konflik. Forum Asia ini bekerja sama dengan AJI Indonesia, Imparsial, IDSPS.

Gayoon Baek, Koordinator Peace and International Solidarity Team, People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) menegaskan pemerintah di Asia harus menempatkan lebih banyak upaya untuk mempromosikan perdamaian di kawasan. "Bali Democracy Forum harus menjadi platform untuk mendiskusikan tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam mempertahankan perdamaian di kawasan di Asia Pasifik dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas nama keamanan," katanya di Bali, Selasa (6/11).

Peneliti Imparsial Junaidi Simun mengungkapkan, forum Asia meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan kebijakan yang lebih menghargai hak azasi manusia. "Kami meminta Bali Demokrasi Forum, tidak membuat kebijakan dengan pendekatan keamanan dan lebih menghargai hak azasi manusia, dan hentikan perlombaan senjata di kawasan Asia," ujarnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen menegaskan kebebasan berekspresi, berpendapat harus mendapatkan perhatian dalam pembahasan Bali Demokrasi Forum. Para kepala negara atau delegasi, harus menjadikan agenda tersebut menjadi agenda utama pembahasan. "Kepala negara Asia, harus mengeluarkan konsensus bersama memberikan jaminan kebebasan berekspresi, dan tidak melakukan pendekatan kekerasan atau militer dalam sengketa informasi," ujar Eko Maryadi.

Direktur Eksekutif Forum-Asia menyatakan menyambut baik niat baik dari Pemerintah Indonesia yang mengundang masyarakat sipil. "Kami berharap bentuk keterlibatan dilanjutkan dan diperkuat untuk tahun-tahun mendatang dengan cara pelembagaan formal organisasi masyarakat sipil dan diperluas ke semua pemangku kepentingan" katanya.(mdk/war)