Figur non-parpol dianggap lebih berpeluang jadi cawapres Jokowi

Sosok kandidat cawapres pendamping Jokowi lebih baik dari kalangan profesional. Maka, akan menjadi jalan tengah bagi partai politik pendukung.

2018-07-05 19:00:00

Kandidat Cawapres Jokowi

Figur non-partai politik dinilai lebih berpeluang menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, apabila kader partai politik menjadi cawapres maka akan menimbulkan kecemburuan antara partai politik pengusung.

"Karena partai pengusung banyak, jadi kalau memilih cawapres dari satu parpol pasti akan menimbulkan kecemburuan," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (5/7).

Sosok kandidat cawapres pendamping Jokowi lebih baik dari kalangan profesional. Maka, akan menjadi jalan tengah bagi partai politik pendukung.

Namun, Heri menuturkan hal yang wajar ketika sejumlah ketua umum partai pendukung Jokowi berambisi mengusung kadernya sebagai kandidat cawapres.

"Semua punya peluang, apalagi tokoh netral karena Jokowi resisten untuk mengambil tokoh partai. Tidak berparpol lebih menguntungkan," ujarnya.

Heri juga menyinggung langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko yang mundur dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) semakin meramaikan bursa calon pendamping Jokowi.

"Seperti membuka peluang, paling tidak, akan dilirik Jokowi karena posisinya netral," ungkap Heri.

Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkapkan beberapa tokoh di luar partai politik terbukti cukup berkualitas dan memenangi pertarungan seperti Ridwan Kamil yang tidak diusung partai besar di Jawa Barat.

"Ini pertimbangan buat Jokowi mengambil kandidat non-partai," tutur Ray.

Ray menilai muncul kecenderungan beberapa pimpinan partai politik seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Romahurmuziy (PPP) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang seolah sudah siap dilamar Jokowi bermodalkan dukungan partai politik pada kontestasi Pilpres 2019.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin menganggap pengunduran diri Moeldoko dari Partai Hanura merupakan itikad baik untuk mengabdi penuh kepada bangsa sebagai KSP.

"Harusnya pengunduran diri Moeldoko menjadi contoh bagi pengurus partai lain yang saat ini masih menjabat," katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan penentuan kandidat cawapres pendamping Jokowi menjadi urusan dan kewenangan para ketua umum partai pengusung.

Hendrawan meyakini para ketum partai politik yang mengusung Jokowi, dengan kearifan akan saling berkomunikasi bersama dengan capres yang didukung untuk menentukan cawapres yang cocok.

"Saya yakin para ketum sudah memiliki daftar prioritas yang siap dibicarakan," katanya.

Hendrawan meminta publik bersabar menunggu kepastian nama cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 karena perlu analisa mendalam.

Terkait persoalan calon pendamping Jokowi dari unsur partai politik atau non partai, Hendrawan menyatakan hal itu tidak harus menjadi dikotomi karena tidak substansial.

(mdk/rzk)