Faisal Basri jelaskan beda Partai Komunis Tiongkok dan Gerindra
Partai Gerindra belum pernah mengalami pergantian ketua umum dan ketua dewan pembina.
Ekonom Faisal Basri mengungkapkan kekhawatirannya jika petinggi Partai Gerindra menjadi pemimpin Indonesia mendatang. Sebab, menurut catatan Faisal, partai yang mencapreskan Prabowo Subianto itu tidak pernah menyelenggarakan kongres sejak berdiri pada 6 Februari 2008.
"Bakal seperti apa jadinya penyelenggaraan pemerintahan jika petinggi partai itu memimpin Indonesia. Bakal ke arah mana angin demokrasi bertiup di Bumi Pertiwi yang kita cintai? Konsolidasi demokrasi jadi taruhan," kata Faisal lewat blog pribadinya yang di-posting, Kamis (5/6).
Faisal yang sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi - JK ini membandingkan Gerindra dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sebelumnya, Faisal lebih dulu membeberkan perbandingan data rangking demokrasi Indonesia dan Tiongkok yang dirilis sejumlah lembaga.
Data menunjukkan, Tiongkok selalu jeblok dalam peringkat negara-negara demokratis, sementara Indonesia relatif berada di tengah.
"Sekalipun satu-satunya partai di negara otoriter, PKT secara rutin setiap lima tahun menyelenggarakan kongres. Pergantian kepemimpinan terjadi secara berkala dan dilaksanakan dengan semakin demokratis intrapartai," kata Faisal.
Jika dibandingkan dengan Gerindra, kata Faisal, PKT masih lebih baik dalam hal proses demokrasi di internal partainya.
"Kita tidak pernah mendengar partai (Gerindra) itu menyelenggarakan kongres. Tak terjadi mekanisme demokratis di dalam partai dalam memilih pemimpin dan kepengurusan," ujar Faisal.
Penelusuran merdeka.com, Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra memang mengatur mekanisme kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 30 ayat 2 AD Partai Gerindra menyebutkan, kongres salah satunya berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina.
Menurut catatan, Gerindra baru hanya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada Maret 2012. Dalam AD Partai Gerindra, KLB adalah pengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa. KLB saat itu memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto untuk mengubah AD/ART.
Kini setelah berdiri 6 tahun dan dua kali ikut pemilu, Partai Gerindra belum pernah mengalami pergantian ketua umum dan ketua dewan pembina. Suhardi masih menjabat sebagai ketua umum dan Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pembina. Kendati demikian, susunan pengurus DPP Partai Gerindra mengalami perubahan sebagai hasil KLB.