Eks Pimpinan KPK: Jokowi Relatif Lebih Baik di Bidang Hukum & Korupsi

Mantan Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Aji, menilai, gagasan capres nomor urut 01 Joko Widodo untuk membentuk pusat legislasi nasional patut didukung. Hal tersebut agar, tidak terjadi tumpang tindih aturan dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi serta nasional.

2019-01-21 12:06:00

Debat Capres

Dia berharap, bahan-bahan yang disampaikan Jokowi di arena debat bisa dituangkan ketika nanti terpilih kembali.

"Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata Indriyanto yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, kepada wartawan, Senin (21/1).

Indriyanto menilai, dalam debat capres perdana baru Jokowi yang terlihat komitmennya. Sementara lawannya, Prabowo Subianto, belum bisa membuktikan dalam penampilan debat 17 Januari lalu.

"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," kata Indriyanto.

Indriyanto pun memberikan nilai penampilan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dalam debat perdana lalu. Menurut dia, nomor urut 01 dapat 75. Sedangkan kepasangan Prabowo-Sandi 60.

"Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik dibidang hukum dan korupsi," tegas Indriyanto.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional karena masih banyak aturan, di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan. Maka memang perlu satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi.

Pakar hukum tata negara itu juga menilai, ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari pada ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum seperti disampaikan Prabowo.

"Badan yang menggodok aturan hukum, saya kira penting karena kalau jawabannya misalnya untuk hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," ujar dia.

(mdk/rnd)