Dukung Jokowi, PDIP tolak kebijakan mobil murah

Seharusnya pemerintah memikirkan transportasi massal bagi rakyat, bukan malah memperbanyak mobil pribadi.

Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak kebijakan pemerintah terkait mobil murah didukung oleh PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mendukung sepenuhnya sikap Jokowi.

"DPP PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan Jokowi yang meminta pemerintah untuk menolak kebijakan mobil murah. Skala prioritas pemerintah seharusnya transportasi massal bagi rakyat," ujar Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto , Jumat (20/9).

PDIP setuju dengan pendapat Jokowi yang menyatakan kebijakan mobil murah sangat bertentangan dengan upaya pembenahan kemacetan di Jakarta. Terlebih hadirnya mobil murah tersebut sebagai akibat pembebasan pajak PPnBM untuk mobil.

"Pembebasan pajak ini jelas menghina kecerdasan kebijakan publik, mobil murah akan menyedot banyak BBM (Bahan Bakar Minyak) yang notabene disubsidi oleh negara dan ini akan semakin membebani anggaran," ujarnya.

Pihaknya menilai seharusnya pemerintah memikirkan transportasi massal bagi rakyat, bukan malah memperbanyak mobil pribadi. Sebab, selama ini rakyat terus menjadi korban dari buruknya sarana transportasi massal.

"Lebih dari 27 ribu jiwa melayang akibat kecelakaan di jalan raya, dan lebih dari 72 persen mayoritas adalah pengguna sepeda motor. Kerugian sosial akibat kecelakaan dan buruknya transportasi publik mencapai Rp 217 triliun per tahun. Atas dasar korban rakyat yang begitu besar tersebut, maka Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk lebih mendahulukan transportasi publik untuk rakyat. Pemerintah tidak boleh kalah di dalam memperjuangkan sarana transportasi untuk rakyat," paparnya.

Partai berlambang banteng itu juga mendukung penuh aksi Jokowi melayangkan surat protes kepada Wakil Presiden. PDIP juga mendesak pemerintah untuk lebih dulu mendorong kebijakan transportasi yang murah untuk rakyat.

"Transportasi publik yang manusiawi adalah tanggung jawab Negara guna memastikan mobilisasi rakyatnya berlangsung dengan aman, dan dengan harga terjangkau," tandasnya.(mdk/dan)