Dukung angket KPK, PDIP dinilai belum matang jadi partai penguasa

Dukung angket KPK, PDIP dinilai belum matang jadi partai penguasa. Direktur Eksekutif dan Pendiri Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai, fraksi yang mendukung angket tidak memperhitungkan gelaran Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019 nanti. Termasuk PDIP yang sukses menang di Pemilu 2014 lalu.

Empat fraksi partai politik di DPR mendukung digulirkannya hak angket KPK. Mereka adalah, PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura.

Direktur Eksekutif dan Pendiri Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai, fraksi yang mendukung angket tidak memperhitungkan gelaran Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019 nanti. Termasuk PDIP yang sukses menang di Pemilu 2014 lalu.

"PDIP seperti tidak matang sebagai penguasa, kalau PDIP sebagai oposisi, kita tahu, kuat," ungkapnya dalam kesempatan diskusi bertajuk 'Angket KPK: Manuver Parpol Melawan Gerakan Rakyat Anti Korupsi' yang diadakan oleh PARA Syndicate, di Jl. Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Salah satu tanda ketidakmatangan itu jelas terlihat dengan mendukung angket. Padahal, menurut Ray, menjelang Pemilu 2019, harusnya PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang betul-betul antikorupsi dan pro KPK, mengingat, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP, secara personal merupakan pribadi yang anti korupsi.

"Isu yang kuat menjelang pemilu, isu anti korupsi sangat kuat, jadi semua partai berlomba-lomba menunjukkan dirinya sebagai pro KPK," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eddy Kusuma Wijaya kembali menegaskan, sesungguhnya yang menjadi tujuan digulirkannya hak angket semata-mata untuk memperkuat dan mendukung penuh kerja KPK.

"Kita sudah hitung, kalau kita ngapa-ngapain KPK, kita akan di-bully (oleh rakyat). Kita cuma ingin KPK kerja dengan baik pada koridor yang berlaku," ungkap Eddy yang juga hadir dalam diskusi yang diadakan PARA Syndicate.(mdk/rnd)