Dualisme dukungan di Pilgub Jatim, KPU pusing

Upaya KPU untuk melakukan klarifikasi urung dilakukan karena salah satu pihak membatalkan pertemuan.

Karena memberikan dukungan ganda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar pertemuan dengan pimpinan dari dua partai. Namun, upaya tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tiba-tiba salah satu peserta pertemuan membatalkan kehadirannya.

Rencananya, dalam pertemuan itu, KPU ingin meminta penjelasan kepada ketua umum maupun sekretaris jenderal partai terkait dukungan ganda di Pemilihan gubernur (Pilgub) 2013. Keduanya adalah Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Mereka sama-sama mendukung pasangan incumbent, Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dan juga menyatakan dukungannya kepada Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (BerKah).

"Mestinya, ba'da (usai) Salat Jumat ini, KPU bisa bertemu dengan ketua umum dan sekjen dari dua partai politik yang memberi dukungan ganda tersebut, tetapi batal. Karena sekjen dari PK (Partai Kedaulatan) berkirim surat permohonan untuk mengundur waktu pelaksanaan klarifikasi dukungan untuk Pilgub Jatim," terang Komisioner KPU Jawa Timur, Nadjib Hamid, Jumat (31/5).

Padahal, menurut Nadjib, Rabu lalu (29/5), panitia sudah melakukan klarifikasi dan pemberitahuan jadwal pertemuan yang akan digelar KPU Jawa Timur, kepada masing-masing sekjen.

"Untuk ke masing-masing ketua umumnya, kita memberitahukannya pada hari Kamis," tandasnya.

Diceritakan Nadjib, di hari yang sama, pihaknya terlebih dahulu mendatangi Kemenkum HAM di Jakarta untuk meminta petunjuk. Kemudian dilanjutkan ke Kantor DPP PK di Pulomas dan ke Kantor DPP PPNUI di Rawamangun, Jakarta.

Sayangnya, saat berada di Kantor DPP PPNUI, KPU Jawa Timur hanya ditemui Sekjen PPNUI, yaitu Andi William Irfan. Sedangkan Ketua Umum, Yusuf Chumaidi tidak di tempat. "Tapi sekjennya menyanggupi akan menghadirkan ketua umumnya saat digelarnya pertemuan hari ini. Sedangkan untuk PK, sekjennya (Restrinrich Bashirun) mengakui adanya friksi di internal partainya," ungkap Nadjib.

Seperti diketahui pada 14 Mei lalu, pasangan BerKah yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pendukung utama, juga mendapat dukungan dari DPW PK versi Ahmad Isa dan Kemas Rosadi serta dari PPNUI versi Machsum Zein dan Budi Khidmadi.

Kemudian, tanggal 19 Mei, DPW PK versi Ahmad Toni dan Machsum serta DPW PPNUI versi KHR Panji Abdurroham dan KH Suaidi ikut mendaftarkan dukungannya untuk KarSa.

Namun, menurut KPU Jawa Timur, ketua umum dari masing-masing DPP kedua partai mendukung pasangan BerKah. Sedangkan sekjen dari kedua partai itu malah mendukung KarSa.

"Meski demikian, faktor mendaftar akan menjadi penentu dukungan siapa yang sah. Artinya, yang mendaftar terlebih dahulu itulah yang akan disahkan oleh KPU. Dengan catatan, di internal partai pendukung itu tidak ada dualisme kepengurusan, seperti yang dialami PK dan PPNUI. Maka dari itu, hari ini kita ingin melakukan klarifikasi terkait masalah itu. Namun batal digelar hari ini," tandas dia tanpa mengetahui kapan pertemuan akan digelar kembali.(mdk/tyo)