DPR terima laporan investigatif BPK soal kasus Pelindo II

DPR juga masih menunggu laporan lengkapnya dari BPK. Karena yang ia dapatkan belum rampung sepenuhnya.

2018-02-14 16:37:24

Korupsi PT Pelindo

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus melanjutkan kerja Panitia Khusus (Pansus) angket Pelindo II. Bahkan DPR kini telah menerima hasil investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Perpanjangan Kerjasama Operasi terminal peti kemas dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru tahap I.

"Terkait dengan Pansus Angket Pelindo II, DPR hasil pemeriksaan BPK investigatif, atas perpanjangan kerjasama operasi terminal peti kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru tahap I," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam pidatonya di sidang paripurna, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

DPR juga masih menunggu laporan lengkapnya dari BPK. Karena yang ia dapatkan belum rampung sepenuhnya.

"DPR meminta kepada BPK untuk segera menyelesaikan seluruh audit investigatif, sehingga Pansus Angket Pelindo II dapat diakhiri," tandas politisi Golkar ini.

Sebelumnya, BPK pernah menyerahkan hasil audit investigatif terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT Pelabuhan Pelindo II ke Pansus hak angket PT Pelindo II.

Investigasi audit tersebut berupa kerjasama usaha dengan PT Jakarta International Countainer (JICT) pada PT Pelindo II dan instansi terkait lainnya.

Hasilnya ada lima penyimpangan yang terjadi dalam kerja sama tersebut dan merugikan negara hingga USD 306 juta atau setara dengan Rp 4,1 triliun.

"Penyimpangan-penyimpangan yang saling berkaitan itu mengakibatkan negara mengalami kerugian minimal USD 306.000.000 ekuivalen Rp 4.081.122.000.000," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Komplek Parlemen , Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

(mdk/fik)