DPR Sahkan Pembentukan Pansus Pemindahan Ibu Kota

DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Pembentukan Pansus merupakan respon DPR atas surat Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Pembentukan Pansus merupakan respon DPR atas surat Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Respon tersebut bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pemindahan ibu kota. "DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota lalu mekanismenya apa, agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah Pansus," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang.

Kendati semua anggota DPR menyetujui hal tersebut, sempat diwarnai interupsi oleh anggota fraksi PKS Refrizal. Dia menolak ibu kota dipindahkan karena alasan pemerintah bermaksud memindahkan ibu kota dari Jakarta belum jelas.

"Setahu saya, jalan kereta api yang dibangun di Sulawesi Selatan juga belum selesai ini mau bangun ibu kota baru. Ini harus jelas Pak Ketua. Saya menolak pemindahan ibu kota. Jangan sampai kita punya dua ibu kota, sekali lagi saya menolak pemindahan ibu kota," ujarnya.

Fahri kemudian menjelaskan kembali pembentukan Pansus sebagai respon surat dari presiden. Studi yang dilakukan pemerintah bakal dilihat oleh Pansus. Setelahnya, Fahri mengetok pembentukan Pansus tersebut.