DPP Golkar Tak Tutup Kemungkinan Pemilihan Ketua Umum Secara Aklamasi

Wakil Bendahara Umum DPP Golkar Satya Widya Yudha menyebut, tidak tertutup skenario ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi dalam rapat pleno. Hal itu tergantung pada pemilik suara, yakni DPD tingkat satu dan dua.

Wakil Bendahara Umum DPP Golkar Satya Widya Yudha menyebut, tidak tertutup skenario ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi dalam rapat pleno. Hal itu tergantung pada pemilik suara, yakni DPD tingkat satu dan dua.

"Semuanya mungkin, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jadi, aklamasi mungkin, tidak aklamasi pun juga mungkin," ujar Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Sejauh ini, calon Ketua Umum Partai Golkar yang sudah resmi mendeklarasikan diri adalah petahana Airlangga Hartarto. Nama lain yang kuat adalah Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Menurut Satya, nama calon ketum lain bisa muncul. Asal terpenuhi dukungan DPD sekitar 30 persen dari pemegang suara 556. Atau minimal 150 suara.

"Nah sekarang siapa orang yang mencalonkan diri, mampu memenuhi treshold itu. Kita tunggu," kata dia.

Satya mengatakan, pleno untuk membahas Musyawarah Nasional (Munas) sedang dirumuskan. Kata dia, pleno segera dilaksanakan.

"Nanti kesekjenan Golkar akan merumuskan pada waktu yang tepat," kata Satya.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mencium ada upaya merancang aklamasi dalam proses pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2019 mendatang. Padahal, kata dia, tidak boleh ada aklamasi dalam pencalonan ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana (aklamasi), menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini enggak boleh di Golkar tidak terbiasa itu ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Bamsoet menuturkan, ada beberapa indikasi aklamasi. Salah satunya adalah membawa pendukung sebanyak-banyaknya ke rapat pleno partai.

"Ini kan pernah terjadi kemarin ya, jadi ini enggak boleh lagi. Ketua umum Partai Golkar itu harus lahir dari Munas yang demokratis," ungkapnya.

Sedangkan terkait rencananya maju dalam bursa ketua umum, Bamsoet juga tengah menggalang dukungan sebanyak-banyaknya. Dia mengklaim mendapatkan dukungan dari 400 kader.

"Jadi saya bersyukur sekali, mereka-mereka sangat berani untuk mencegah terjadinya mobilisasi dukungan untuk praktik aklamasi. Sehingga kalau klaim sana 400, sini 400, ya enggak bisa dikatakan itu sebagai dukungan penuh untuk mengarah ke aklamasi," ucapnya.