DPP Golkar Minta Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tidak Dikaitkan dengan Munas
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta masalah penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Partai Golkar tidak dikait-kaitkan pada masalah Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketua Umum. Kata dia, pencopotan itu masalah biasa dalam organisasi.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta masalah penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Partai Golkar tidak dikait-kaitkan pada masalah Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketua Umum. Kata dia, pencopotan itu masalah biasa dalam organisasi.
"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan Munas," kata Doli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Doli menjelaskan partainya memiliki alasan tersendiri untuk menonaktifkan 10 Ketua DPD II. Penonaktifan itu, juga kewenangan oleh DPD Golkar tingkat I atau provinsi.
"Dan penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Tambahnya, jika penonaktifan 10 Ketua DPD II menuai kontroversi dari kader juga ada jalur yang bisa ditempuh. Di antaranya melalui mahkamah partai.
"Apabila, mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa terjadi, maka ada mekanisme berikutnya dan yang terakhir di partai, yaitu diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan.
Penonaktifan itu dibenarkan oleh Politikus Partai Golkar Azis Samual. Penonaktifan tersebut dilakukan dalam rapat pleno di Ambon.
"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7).
Dia mengungkapkan ,10 DPD II dinonaktifkan atas perintah Ketua Bidang PP Wilayah Timur Melchias Markus Mekeng. Mereka dinonaktifkan karena pendukung Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar.
"Lalu itu arahan dari DPP. Menurut info yang kami dapat itu arahan dari saudara Melkias Mekeng untuk menonaktifkan. Jadi itu kan cara yang tidak benar melanggar AD/ART. Karena Bamsoet kan juga kader terbaik. Airlangga juga kader terbaik," ungkapnya.
Baca juga:
Jokowi: Munas Urusan Partai, Saya Bukan Ketua Partai
Kubu Airlangga: Aklamasi di Munas Golkar Bukan Hal yang Mustahil
Fadel Muhammad: Partai Golkar Menghendaki Empat Kursi Menteri
DPD Golkar Maluku: 10 Ketua DPD II Dinonaktifkan Karena tak Raup Suara Signifikan
DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet
Bamsoet Duga 10 Ketua DPD II Golkar Maluku Dicopot agar Tak Punya Suara di Munas