DPD PDIP usulkan nama ini jadi calon gubernur Jabar di Pilkada 2018

Menyangkut keputusan siapa yang mendapat rekomendasi, Hasanuddin sepenuhnya menyerahkan kepada DPP PDIP, apakah mau dari internal kader atau koalisi dengan partai lain. "Apapun yang diputuskan oleh DPP PDIP, seluruh kader PDIP di Jabar siap mendukung dan mensukseskannya," tegasnya.

2017-04-26 22:06:16

pilgub jabar

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin menanggapi santai soal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang waktunya kian dekat. Meski namanya digadang-gadang maju sebagai calon gubernur dan diminta kader serta seluruh DPC PDIP se-Jawa Barat, Hasanuddin menyarankan sebaiknya figur yang diprioritaskan untuk maju berasal dari kaum muda.

Dia berharap proses regenerasi bisa berjalan secara baik.

"Dari seluruh DPC dan kader di Jawa Barat banyak yang meminta pada saya untuk maju sebagai calon gubernur. Saat itu saya sampaikan, saya siap kalau tidak ada lagi yang muda-muda. Dan sekarang saya punya keyakinan bahwa sudah saatnya regenerasi, yang muda harus tampil, maksimal umur 50 tahun," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (26/4).

Dari struktur organisasi, Hasanuddin mengusulkan nama antara lain, Sekretaris DPD Jawa Barat Abdy Yuhana atau Wakil Ketua DPD yang sekarang menjadi Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari.

"Kalau dari luar struktur bisa saja Ibu Puti Guntur yang kebetulan kader PDIP dan anggota DPR-RI dari dapil Jawa Barat," jelas Hasanuddin.

Menyangkut keputusan siapa yang mendapat rekomendasi, Hasanuddin sepenuhnya menyerahkan kepada DPP PDIP, apakah mau dari internal kader atau koalisi dengan partai lain.

"Apapun yang diputuskan oleh DPP PDIP, seluruh kader PDIP di Jabar siap mendukung dan mensukseskannya," tegasnya.

Hasanuddin menambahkan, partainya kemungkinan besar memilih untuk berkoalisi dengan partai politik lain di Pilgub Jabar 2018. Meskipun PDIP telah memenuhi syarat untuk mencalonkan figur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada.

"PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan. Tapi, tentu harus memperhitungkan situasi dan kondisi politik, sehingga kami lebih baik berkoalisi dengan dua atau tiga partai," tandasnya.

(mdk/msh)