Djarot izinkan warga beli mobil mewah, asal taat bayar pajak

Djarot izinkan warga beli mobil mewah, asal taat bayar pajak. Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempersilakan warga mampu untuk membeli kendaraan roda empat di atas harga rata-rata. Namun, dia hanya meminta agar mereka taat membayar pajak mobilnya.

2016-11-24 19:14:22

Djarot Saiful Hidayat

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempersilakan warga mampu untuk membeli kendaraan roda empat di atas harga rata-rata. Namun, dia hanya meminta agar mereka taat membayar pajak mobilnya.

"Harga Rp 3 miliar mobil apa itu? Mau mobil mewah silakan, itu kan untuk memaksakan membayar pajak kepada kita. Kalau mereka kaya mau beli mobil mewah silakan, asalkan mereka bayar pajak. Pajaknya untuk bangun," ucap Djarot kepada awak media di Pasar Bedeng, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (24/11).

Menurutnya untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, maka warga harus mendorong transportasi umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Maka untuk kemacetan, kita harus dorong supaya mereka memberi kendaraan tetapi melepas kendaraannya. Dengan cara menata transportasi kita, seperti MRT, LRT, BRT harus bagus," lanjutnya.

Apabila terpilih kembali menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 mendatang, Djarot akan memberlakukan beberapa ruas jalan dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Kami fokus pada membikin sistem transportasi yang satu sama lain. Membikin beberapa ruas jalan menggunakan ERP, jalan berbayar dan membangun banyak flyover," tandas Djarot.

Sementara itu, calon wakil gubernur, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan memiliki cara sendiri untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu ingin moratorium mobil mewah di Jakarta.

"Memang saya yang pertama mengatakan untuk moratorium mobil mewah. Kendaraan mewah ini sudah cukup dulu di Jakarta," kata Sandi saat ditemui di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (23/11).

Penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan oleh warga Jakarta secara tidak langsung berdampak pada kemacetan. Untuk itu jika adanya moratorium mobil mewah hal ini bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di Jakarta.

(mdk/tyo)