Diusulkan PSI jadi Menko Polhukam, Jimly Asshiddiqie sebut pemilu masih lama

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi santai namanya disarankan PSI sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Joko Widodo 2019-2024. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi serius.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi santai namanya disarankan PSI sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Joko Widodo 2019-2024. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi serius.

Jimly menilai masih terlalu jauh bicara kabinet karena pemilu juga belum digelar. Apalagi masih ada kemungkinan peta politik berubah, sebab Pilkada serentak akan menjadi barometer peta politik 2019.

"Kita apalagi yang disebut tidak usah marah, tidak usah anggap serius, biasa saja, mengalir saja dulu, karena pemilu masih lama," ujar Jimly saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/4).

Jimly menilai hal tersebut hanya permainan partai baru untuk promosi menaikkan elektabilitas semata. Kalau ditanggapi, menurutnya, malah bahaya karena hanya memenuhi kepentingan PSI.

"Itu kan cara dia memperluas promosi diri dia kumpulin orang. Jadi tidak usah anggap serius nanti bahaya, dia ambil untuk kepentingan dia," jelasnya.

Dia khawatir cara yang sama akan diikuti partai lainnya. Padahal belum tentu saran partai tersebut didukung oleh masyarakat pemilih, atau presidennya sendiri. Sebab, kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau 15 partai susun kabinet kan jadi mainan media tidak karuan semua," ucapnya.

Sebelumnya PSI mengusulkan sejumlah nama-nama calon menteri kabinet, selain nama cawapres untuk Joko Widodo. Dalam deretan nama tersebut, Jimly Asshiddiqie masuk sebagai calon menteri Menko Polhukam.