Dinilai PPP Layak Gabung Koalisi Jokowi, Gerindra Serahkan ke Prabowo
Dinilai PPP Layak Gabung Koalisi Jokowi, Gerindra Serahkan ke Prabowo. Sodik tidak bisa memastikan apakah partainya akan gabung ke menerima tawaran gabung ke pemerintahan
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Partai Gerindra layak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menilai pandangan itu sangat wajar.
"Pandangan yang sangat wajar dan sangat tepat mengingat potensi Gerindra yang besar, karakter Gerindra yang disiplin dan konsisten, komitmen kebangsaan Gerindra yang sangat serius," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/6).
Sodik tidak bisa memastikan apakah partainya akan gabung ke menerima tawaran gabung ke pemerintahan. Kata dia, semua itu tergantung keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Soal menerima atau menolak tawaran itu sepenuhnya hak Pimpinan Pak Prabowo Subianto akan membicarakan dengan dewan pembina, Dewan Pakar, DPP, dan DPD, DPC, se-Indonesia," ungkapnya.
Meski begitu, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini tetap menghormati pandangan yang menyebut Gerindra layak bergabung dalam kabinet ataupun koalisi. Dia pun mengucapkan terima kasih.
"Kami sampaikan terima kasih atas pandangan tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, ada partai di internal koalisi pendukung Presiden Joko Widodo yang berpendapat Gerindra merupakan partai paling pantas ditawari untuk bergabung. Apabila koalisi memutuskan menambah anggotanya.
"Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6).
Baca juga:
Elite PAN Sebut Kader dan Simpatisan Ingin Tetap jadi Oposisi
Alasan-Alasan Kubu Prabowo Optimis Menang Gugatan di MK
TKN Klaim Jalin Komunikasi Politik dengan BPN, Sepakat Tak Saling Serang di Sidang MK
KPU Pertimbangkan Laporkan Saksi Kubu Prabowo Beti Kristiana
Putusan MK Dipercepat 27 Juni, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Tak Khawatir
PAN: Jokowi Tidak Menawarkan, Kita Juga Tak Minta Jatah Menteri