Di mana wakil DPP Demokrat dalam deklarasi koalisi Merah Putih?
Petinggi Demokrat malah heran dengan kedatangan Nachrowi Ramli. Mereka bilang itu inisiatif pribadi.
Para partai pendukung Capres-Cawapres Prabowo - Hatta mematenkan Koalisi Merah Putih di Tugu Proklamasi, Senin (14/7). Mereka mematenkan koalisinya untuk lima tahun ke depan.
Sejumlah petinggi partai hadir yakni Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie , Ketua Umum PAN Hatta Rajasa , Ketua Umum PPP Suryadharma Ali , Ketua Umum PBB MS Kaban dan anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid . Mereka mengapit Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan koalisinya agar permanen.
Namun, salah satu petinggi Partai Demokrat tidak terlihat saat mereka deklarasi mematenkan koalisi itu. Yang hadir yakni hanya Ketua DPD DKI Demokrat Nachrowi Ramli . Padahal Demokrat telah mendeklarasikan mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu itu.
Saat diklarifikasi ke petinggi Demokrat, Syarief Hasan, kehadiran Nachrowi bukan perintah dari partainya. Demokrat justru mengimbau agar para kader menahan diri tidak melakukan kegiatan yang bisa memunculkan konflik di masa penghitungan suara ini.
"Tidak ada perintah (Nachrowi datang). Partai Demokrat justru menginginkan selama masa penghitungan ini semua menahan diri dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena masa kampanye sudah berakhir," ujar Syarief, saat dihubungi merdeka.com, Senin (15/7) malam.
Syarief berkomentar seharusnya yang menandatangani deklarasi paten Koalisi itu dirinya selaku Ketua Harian Demokrat atau Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Nachrowi. Syarief sekali lagi menegaskan tidak ada arahan kepada kadernya untuk menghadiri deklarasi tersebut. Kedatangan Nachrowi pun dianggap Syarief sesuatu yang spontanitas.
"Tidak ada suruhan, itu mungkin spontanitas (Nachrowi) saja," ujarnya.
Menurut Syarief, deklarasi mematenkan koalisi itu sebenarnya masih bisa ditunda usai pengumuman resmi KPU tanggal 22 Juli nanti. Sebab, jika dilakukan masa penghitungan ini, dinilai dapat menimbulkan konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kan masih bisa ditunda (deklarasi paten), lebih bagus kita menahan diri demi kepentingan negara, supaya bangsa ini betul-betul bisa tetap kondusif dan betul-betul mencerminkan proses demokrasi yang utuh," pungkasnya.(mdk/ian)