Dicopot OSO dari sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana mengadu ke Bamsoet

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Dadang Rusdiana menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pertemuan itu membahas tentang reposisi fraksi yang dilakukan oleh Partai Hanura Kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Dadang sebelumnya menjabat sekretaris Fraksi Hanura.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Dadang Rusdiana menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pertemuan itu membahas tentang reposisi fraksi yang dilakukan oleh Partai Hanura Kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Dadang sebelumnya menjabat sekretaris Fraksi Hanura.

"Kita sedang gugat di PTUN (Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara). Maka kita minta setiap permintaan reposisi menunggu PTUN karena kita berproses di PTUN," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Menurutnya proses reposisi fraksi tidak bisa dilakukan karena partainya karena masih menggugat sengketa di PTUN terkait SK Kepengurusan Partai Hanura yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Reposisi, kata dia, hanya bisa dilakukan saat ada putusan yang tetap dari PTUN.

"Wajar begitu, tetapi kita tetap minta status quo karena proses hukum sedang berjalan, kecuali sudah ada putusan hukum yang inkrah. Seperti hari ini tak bisa satu pun menilai kubu mana yang sah di Hanura," ungkapnya.

Dadang menegaskan bahwa orang yang dilengserkan dari fraksi seperti dirinya, Syarifuddin Sudding, Nurdin Tampubolon akan tetap berada diposisi awal sebelum di reposisi. Dia pun berharap Pimpinan DPR bisa menunggu proses reposisi hingha ada putusan PTUN.

"Kepada pimpinan DPR untuk menunda apapun yang dimintakan berbagai pihak. Ini masih berstatus status quo," tandasnya.

Diketahui, sebagai pemegang SK Menkum HAM, Partai Hanura Kubu OSO melengserkan kader loyalis Kubu Daryatmo dari kepengurusan fraksi atapun pengurus DPR. Mulai dari Sarifuddin Sudding, Nurdin Tampubolon, Dadang Rusdiana dan Dossy Iskandar tak lagi menjabat posisi strategis baik di fraksi atapun di DPR dan MPR.