Dicegah ke Malaysia, Habib Rizieq disarankan pulang oleh Ketua DPR

Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah Arab Saudi. Hal itu disebabkan, pemerintah Arab Saudi mencegah Habib Rizieq Syihab pergi ke Malaysia.

2018-09-27 13:00:05

Habib Rizieq

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak terlibat dalam tindak pencegahan tersebut. Kata dia, ini resmi dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri.

"Nah kalau ada informasi seperti itu justru saya ragu. Karena yang memberikan informasi adalah pihak Arab Saudi sendiri yang sepihak menyatakan melarang. Jadi bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang. Jadi salahnya dimana?" kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).

Bamsoet mengatakan, memang Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya baik di dalam ataupun di luar negeri. Dia pun menyarankan Rizieq untuk kembali ke Indonesia agar bisa dilindungi secara utuh.

"Jadi dalam UUD '45 dalam konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri keberadaannya dilindungi oleh negara memang kewajiban negara melindungi warga negaranya," ungkapnya

"Jadi kaitannya dengan Indonesia apa, kalau ingin dilindungi ya saran saya kembali ke sini ya, kita lindungi negara wajib melindungi," ucapnya.

Sebelumnya, perwakilan FPI dan GNPF-Ulama menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon hari ini. Kedatangannya guna mengadu terkait intimidasi yang dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Pentolan FPI Rizieq Syihab. Fadli berjanji akan meneruskan aduan ini ke pejabat pemerintah terkait.

"Kami sampaikan laporan dari tim advokasi sebagai pengaduan masyarakat ini kami teruskan dan sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini sesuai permintaan kepada Menlu, Kapolri, KaBIN, dan mungkin kalau nanti ada institusi lain terkait seorang warga negara tidak bisa kembali karena mungkin diduga dicegah keluar dari Arab Saudi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

(mdk/rnd)