Di debat capres, Jokowi tunjukkan cara tertibkan pemda mbalelo

"Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment," kata Jokowi.

Pada segmen kelima debat capres-cawapres, pasangan Jokowi-JK mendapat pertanyaan dari moderator Zainal Arifin Muchtar tentang visi misinya soal otonomi daerah. Zainal bertanya kepada pasangan nomor urut dua tersebut tentang bagaimana menghadapi kebijakan pemerintahan daerah yang sering tidak sejalan pemerintah pusat.

Jokowi mempunyai cara jitu untuk menghadapi masalah pemda yang mbalelo itu, yakni dengan politik anggaran. "Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, daerah diperintah, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.

Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi. "Pintunya harus diberi satu."

Sementara itu, soal kualitas birokrasi, Jokowi tidak menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang sulit-sulit amat. Jokowi menyebut Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. "Tetapi sistemnya tidak sebanding," kata Jokowi.

Politikus PDIP itu mengatakan sudah melakukan pembangunan sistem saat memimpin DKI Jakarta. Misalnya, e-government, e-procurement, e-budgeting, e-catalog dan e-audit. "Sekali tap (pencet) kita bisa tahu per daerah," kata Jokowi.

"Jadi jangan pesimis," pinta Jokowi.

Menurut Jokowi, dia juga sudah melakukan seleksi dan promosi terbuka untuk SDM di Pemprov DKI Jakarta. "Ini cuma masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau," ujar Jokowi.(mdk/ren)